Pernyataan Oknum Wartawan Klaim Monopoli Informasi di RSUD Nurdin Hamzah Dapat Kecaman, Saiful Lubis: Pahami UU Pers Ya..!!!
Tanjabtim, (putrabhayangkara.id) –. Minggu, 08/11/2026. Sekretaris Jendral (Sekjend) Aliansi Media Nasional (AMAN) mengecam pernyataan seorang oknum wartawan yang dinilai terkesan mengklaim bahwa hanya dirinya yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit.
Pernyataan tersebut mencuat pasca kisruh persoalan pelayanan di RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi.
Sekjend AMAN, Syaiful Lubis menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pihak yang membangun narasi seolah-olah hanya wartawan tertentu yang memiliki akses atau kemampuan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak rumah sakit.
”Sangat disayangkan sekali pernyataan ini, jangan sampai narasi seperti ini dibangun oleh oknum wartawan. Jangan-jangan persoalan ini bukan hanya terjadi di RSUD, bisa jadi hal ini juga terjadi di OPD dilingkup Pemerintahan Tanjabtim. Ingat, kita sesama wartawan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh informasi,” tegas Syaiful Lubis.
Menurutnya, profesi wartawan memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Tidak boleh ada kesan bahwa akses informasi, komunikasi, maupun koordinasi dengan instansi Pemerintah dan lembaga pelayanan publik hanya menjadi hak individu atau kelompok tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik harus terbuka terhadap seluruh insan pers selama permintaan informasi dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
”Jangan merasa paling hebat, paling berkuasa, atau seolah-olah hanya diri sendiri yang bisa berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Wartawan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta menyampaikan informasi kepada masyarakat,” lanjutnya.
Syaiful Lubis berharap persoalan ini menjadi pengingat bagi seluruh insan pers, khususnya Tanjabtim, agar tetap menjaga solidaritas, profesionalisme, dan etika jurnalistik. Persaingan dalam dunia media hendaknya dilakukan melalui kualitas pemberitaan, bukan dengan membangun kesan adanya monopoli akses informasi.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mendukung transparansi pelayanan publik. Karena itu, tidak boleh ada pembatasan akses informasi yang tidak memiliki dasar dan merugikan kerja-kerja jurnalistik.
”Jangan sampai sesama wartawan justru saling membatasi. Kita memiliki hak yang sama untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sudah sangat jelas menegaskan, seluruh jurnalis memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3). Jadi saya ingatkan oknum wartawan tersebut harus memahami UU Pers.” Kecamnya. (Jhon.T)
