Kejari Humbahas Geledah SMA Negeri 1 Paranginan Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS TA 2024
HUMBANG HASUNDUTAN – Putrabhayangkara.id Selasa 10 November 2026.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan melakukan penggeledahan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (10/11/2026). Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024.
Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Humbang Hasundutan memimpin langsung kegiatan tersebut melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Jhon Merdios Purba, S.H., M.H.
Berdasarkan siaran pers Kejari Humbahas, penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: PRIN-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Pelaksanaan penggeledahan juga telah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Tarutung melalui Penetapan Nomor: 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tertanggal 9 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen serta barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Sejumlah dokumen dan barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan proses penyidikan. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penelitian dan analisis guna memperjelas rangkaian peristiwa serta mengungkap dugaan penyimpangan yang sedang ditangani.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut berawal dari penyelidikan Bidang Intelijen Kejari Humbang Hasundutan.
Hasil penyelidikan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOSP sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Ia juga menekankan bahwa setiap penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejari Humbang Hasundutan menyatakan akan terus mengoptimalkan proses penyidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi Dana BOSP yang bersumber dari keuangan negara.
Penggeledahan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengumpulan alat bukti. Namun, penetapan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian menurut hukum.
Frish. H. Silaban
