Bupati Oloan Nababan Buka Pelatihan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat di Humbahas
DOLOKSANGGUL – Putrabhayangkara.id Selasa 10 November 2026.
Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., membuka pelatihan dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Hotel Akasi, Doloksanggul, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman dan kemampuan peserta dalam melakukan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya sebagai bagian dari upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan pelatihan tersebut di Kabupaten Humbahas.
Menurutnya, masyarakat hukum adat beserta wilayah adat merupakan bagian penting dari identitas, kebudayaan, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan di Humbang Hasundutan.
Wilayah adat bukan hanya berkaitan dengan batas geografis, tetapi juga menjadi ruang hidup yang mengikat tatanan sosial, nilai-nilai luhur, dan hukum adat yang diwariskan para leluhur dari generasi ke generasi.
Namun, proses pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemetaan wilayah dan aspek legalitas.
Karena itu, Bupati berharap pelatihan tersebut dapat menghasilkan tenaga verifikator yang memiliki kemampuan, objektivitas, serta pemahaman terhadap instrumen pemetaan partisipatif.
Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan serius agar proses verifikasi di lapangan dapat berjalan secara tepat, berdasarkan fakta sejarah, serta meminimalkan potensi konflik.
Pemerintah Kabupaten Humbahas, lanjutnya, menyatakan dukungan dan komitmen untuk memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat melalui proses pengakuan dan perlindungan yang sesuai ketentuan.
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nitta Rosalin.
Hadir pula Ketua BRWA Sumatera Utara Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Harian AMAN Humbahas Samuel Purba, Susi Halawa dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), serta narasumber lainnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Humbahas, Sabar H. Purba, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Melalui pelatihan ini, diharapkan proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat di Humbahas dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak-hak masyarakat adat serta keberadaan wilayah adat memperoleh perhatian dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.
Frish. H. Silaban
