Misteri 4 Bulan Keracunan 26 Santri di Lembar: Hasil Lab Keluar, Tapi Masih “Sembunyi”??
Lombok Barat 29/01/26 – Publik kembali bertanya-tanya mengenai kelanjutan kasus dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) Lembar yang terjadi pada September 2025 lalu. Peristiwa pilu yang menimpa 26 santri dan santriwati di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di wilayah Lembar tersebut hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.
Meski tragedi ini sudah berlalu selama empat bulan, hasil uji laboratorium yang seharusnya menjadi titik terang penyebab jatuhnya puluhan korban santri tersebut belum juga dipublikasikan ke hadapan publik.
Kepala Balai Besar POM (BPOM) Mataram, Yogi Abaso Mataram menegaskan bahwa proses pengujian di laboratorium mereka sebenarnya telah rampung. Namun, pihaknya terikat aturan administratif yang membuat mereka tidak bisa langsung mengumumkan hasilnya.
“Hasil uji labnya sudah keluar, akan tetapi kami tidak bisa mempublikasikannya. Karena permintaan uji lab berasal dari Dikes Lobar, maka pihak Dikes selaku pengawaslah yang berhak melakukan publikasi,” ujar Kepala BPOM Mataram saat dikonfirmasi telepon, Rabu (28/01/26).
Pernyataan ini menegaskan bahwa hasil ilmiah sudah tersedia, namun tertahan di koridor birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
Di sisi lain, respons dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat terkesan masih sangat normatif dan belum memberikan kepastian bagi keluarga korban dan masyarakat. Saat dikonfirmasi, Kepala Dikes Lobar, Hj. Erni Suryana mengaku belum bisa membeberkan detail temuan tersebut.
“Besok kami sampaikan dulu ke ketua tim, nggih Pak Asisten 1. Karena saya juga belum pegang laporan fisiknya,” Ujarnya singkat Rabu (28/01).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Prabu Kebangkitan Nusantara (PKN) DPD NTB, Hudaya Aji Koesnan mengatakan Kejelasan mengenai penyebab 26 santri dan santriwati mengalami gejala keracunan seolah sengaja ditarik ulur. Secara prosedur standar, uji laboratorium toksikologi tidak seharusnya memakan waktu hingga empat bulan jika hasilnya sudah dinyatakan “keluar” oleh BPOM.
“Ketidakterbukaan ini menimbulkan spekulasi miring di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan: Jika hasil sudah ada, mengapa pimpinan Dikes mengaku belum memegang dokumen fisik?
Mengapa informasi terkait keselamatan konsumsi santri ponpes ini seolah ditutupi?
Ketidakpastian ini tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi 26 santri yang menjadi korban, tetapi juga mengancam kredibilitas program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi kesehatan bagi generasi muda”, ujarnya Kamis (29/01/26).
Hudaya menambahkan bahwa PKN NTB selaku organisasi yang terbentuk dari relawan presiden secara nasional akan segera bersurat ke BGN RI, Kemendagri dan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan adanya permainan untuk menutupi hasil uji Lab SPPG tersebut. (A)
