Birokrasi Bayangan di Pemkab Taput: Jejak Warisan Nikson yang Masih Mengakar

Tapanuli Utara – Senin 14 April 2025

Meskipun sudah ada pergantian kepemimpinan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan masuknya Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) dan Wakil Bupati Denni Lumbantoruan (DENS), struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput masih didominasi oleh pejabat-pejabat yang berasal dari era kepemimpinan mantan Bupati Nikson Nababan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai lambatnya reformasi birokrasi yang dijanjikan oleh pemerintahan baru.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa hampir seluruh posisi strategis di lingkungan Pemkab Taput, seperti kepala dinas (Kadis), kepala bagian (Kabag), dan kepala bidang (Kabid), masih dipegang oleh pejabat yang sebelumnya menjabat di era pemerintahan lama. Perubahan yang signifikan hanya terjadi pada posisi Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), yang sebelumnya diisi oleh Indra Simaremare, namun diberhentikan karena tersandung kasus pornografi.

Birokrasi yang Stagnan dan Reformasi yang Tertahan

Pergantian kepemimpinan ini seharusnya membawa penyegaran di tubuh birokrasi, sebagai langkah strategis untuk memastikan visi dan misi bupati baru dapat dijalankan dengan efektif. Namun, banyak pihak mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada perubahan signifikan dalam struktur birokrasi Pemkab Taput. Beberapa pengamat menilai bahwa keadaan ini menunjukkan kurangnya niat untuk melakukan perombakan yang dapat memastikan perubahan pola kerja sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru.

Seorang sumber internal di Pemkab Taput yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan, “Yang terjadi saat ini seperti pemerintahan lama yang hanya berganti pemimpin, tetapi mesin birokrasinya masih sama. Artinya, pola kerja lama berpotensi terus berjalan, tanpa ada reformasi nyata.”

Keberlanjutan pejabat-pejabat era Nikson Nababan ini memunculkan spekulasi adanya “kamuflase loyalitas,” di mana para pejabat tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru, meskipun di balik layar masih ada potensi untuk mempertahankan kepentingan lama.

Komitmen JTP-DENS untuk Perubahan dan Pembenahan Birokrasi

Saat mencalonkan diri, Bupati JTP dan Wakil Bupati DENS berkomitmen untuk membawa perubahan nyata melalui slogan “MARGANTI MAJO,” yang bermakna perubahan untuk kemajuan. Namun, dengan struktur birokrasi yang tidak mengalami perombakan besar, tantangan terbesar mereka adalah memastikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja sesuai dengan visi dan misi baru, bukan sekadar mempertahankan kebijakan-kebijakan lama yang sudah ada.

Sejumlah tokoh masyarakat mulai menyuarakan keprihatinan mereka, mendesak agar bupati dan wakil bupati segera melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat strategis dalam pemerintahan. “Kalau tidak ada perubahan di tubuh birokrasi, ya sama saja. Jangan sampai Pemkab ini dikuasai oleh orang-orang lama yang hanya mengubah wajah, tetapi kepentingannya tetap sama,” ujar salah satu warga Siborongborong yang meminta anonimitas.

Publik kini menanti langkah konkret dari kepemimpinan baru ini untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekadar janji kampanye belaka. Apakah “MARGANTI MAJO” akan terwujud sebagai realitas atau sekadar slogan?

Pernyataan Bupati JTP Terkait Evaluasi Birokrasi

Bupati JTP menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa perombakan birokrasi akan dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan evaluasi yang objektif. Ia menekankan pentingnya mengikuti regulasi yang ada untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara transparan dan adil. “Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai apakah seseorang atau tim telah memenuhi target dan standar yang ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, termasuk kemungkinan pergantian atau perubahan,” ungkap Bupati JTP dalam pernyataannya.

Bupati menambahkan bahwa regulasi yang ada tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengikuti prosedur yang transparan, diharapkan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tapanuli Utara.

Dengan adanya pernyataan dan komitmen dari Bupati JTP, masyarakat berharap agar evaluasi kinerja pejabat dan perubahan dalam birokrasi Pemkab Taput dapat segera direalisasikan, sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan pembangunan daerah yang lebih baik.

Diterbitkan Oleh: Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban