DPRD Toba Bahas APBD 2027, Lima Ranperda Diusulkan untuk Perkuat Pembangunan Daerah
TOBA– Rabu 11/11/2026.putrabhayangkara.id.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027 melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama DPRD Kabupaten Toba. Dalam rapat paripurna tersebut, turut disampaikan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), terdiri atas tiga usulan pemerintah daerah dan dua Ranperda inisiatif DPRD.
Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati dan Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Toba tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba Tomson Manurung, didampingi Franshendrik Tambunan dan Henry Tambunan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Toba, Rabu (11/11/2026).
Dalam penyampaian nota pengantarnya, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu memaparkan arah kebijakan, prioritas, serta target indikator pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Effendi, penyusunan APBD 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Arah pembangunan Kabupaten Toba pada 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Kebijakan tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian daerah.
Sejumlah target indikator makro pembangunan turut dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,28–6,67 persen, tingkat kemiskinan 4,52–5,28 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,73–79,23.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 0,47–0,85 persen dan gini rasio sebesar 0,342–0,344.
Effendi menjelaskan, prioritas pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai isu strategis yang berkembang di Kabupaten Toba.
“Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 pada tahun ketiga,” ujarnya.
Lima Ranperda Masuk Agenda Pembahasan
Selain penyampaian nota pengantar APBD 2027, Bupati Toba Effendi Napitupulu juga membacakan nota pengantar tiga Ranperda usulan pemerintah daerah.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi:
1. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sementara itu, Juru Bicara Bapemperda DPRD Toba, Bigman Butarbutar, menyampaikan dua Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dengan demikian, terdapat lima Ranperda yang diusulkan untuk dibahas bersama dalam agenda pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Toba.
Kelima regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan kepastian dalam perlindungan lahan pertanian, pengelolaan aset daerah, pelestarian lingkungan hidup, penataan tempat pemakaman, serta pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Horlando Limbong, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
Pembahasan APBD 2027 dan lima Ranperda ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Toba ke depan. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh ketepatan alokasi anggaran, kualitas pembahasan regulasi, serta konsistensi pelaksanaannya demi kepentingan masyarakat.
Media Putra Bhayangkara
Jonaer Silaban S.Pd.
