Wabup Taput Buka Forum RKPD 2026: Tekankan Kolaborasi dan Optimalisasi Anggaran
Tapanuli Utara, Sabtu 15 Maret 2025
Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, membuka secara resmi Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara. Didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekda, Asisten I Bahal Simajuntak, Asisten III Binhot Aritonang, serta Kepala Bappeda Luhut Aritonang, acara tersebut dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah, para Kabag, Camat, serta eselon III se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Forum RKPD ini bertujuan menginventarisasi dan menjaring aspirasi guna menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang akan menjadi bagian dari penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026.
Fokus pada Inpres 01 Tahun 2025 dan Optimalisasi Sumber Daya
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya fokus pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 yang menitikberatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, optimalisasi berarti memaksimalkan hasil dari sumber daya yang terbatas, termasuk Sumber Daya Alam (SDA), anggaran, dan fasilitas.
“Kita harus berfokus pada Inpres 01 Tahun 2025 yang membahas efisiensi belanja. Optimalisasi berarti memaksimalkan output dari input yang terbatas. Jika kita memiliki sumber daya tidak terbatas, hasil pasti besar, namun tantangan kita justru terletak pada keterbatasan SDA, anggaran, dan fasilitas,” ujar Wabup.
Sebagai contoh, Wabup menyebutkan kegiatan sederhana seperti senam pagi yang dapat dilaksanakan di kecamatan, kantor, dan sekolah tanpa anggaran khusus tetapi memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat.
Kolaborasi OPD dan Desa untuk Pembangunan Efektif
Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa untuk mengoptimalkan anggaran dan mempercepat pembangunan di Tapanuli Utara.
“OPD tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kolaborasi dengan desa menjadi sangat penting. Dana desa masih tersedia dan harus dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan bersama. Tidak ada lagi ‘kami’, tetapi ‘kita’ dalam membangun Tapanuli Utara,” tegasnya.
Ia berharap hasil dari Forum RKPD ini tidak hanya menjadi acara seremonial semata, melainkan menghasilkan kebijakan konkret yang dapat dieksekusi di lapangan.
“Jika ada hambatan dalam pelaksanaan program, mari kita komunikasikan dan cari solusi bersama. Jangan hanya berhenti pada laporan, tetapi bagaimana implementasi nyata di masyarakat,” tambah Wabup.
Data Akurat dan Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik
Dalam arahannya, Wabup juga menekankan pentingnya keakuratan data dalam perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan OPD agar tidak menampilkan data yang belum valid atau belum diverifikasi di lapangan.
“Laporan kegiatan harus disusun dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab. Data yang digunakan dalam perencanaan juga harus akurat dan sesuai kondisi lapangan. Jika data belum valid, jangan ditampilkan. Lakukan verifikasi langsung jika diperlukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara untuk menerapkan prinsip Tangguh, Tanggap, dan Trengginas dalam melayani masyarakat serta mendorong inovasi berbasis digitalisasi di sektor pelayanan publik.
“Inovasi dan digitalisasi layanan publik harus terus kita tingkatkan agar pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran,” tutup Wabup.
Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan
Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara dan beberapa perwakilan Perangkat Daerah sebagai komitmen bersama dalam merealisasikan hasil forum tersebut.
Diterbitkan oleh Media Putra Bhayangkara
Jonaer Silaban
