Rakor Perdana Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumbantoruan: Membangun Pemerintahan Berbasis Data dan Integritas
Tapanuli Utara – Selasa 25 Febuari 2025
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perdana dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, pada Jumat (21/02/2025), dengan didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) dan para Asisten. Rakor tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
Pelaksanaan Rakor ini berlangsung setelah Wakil Bupati resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta pada 20 Februari 2025. Dalam sambutannya, Deni Lumbantoruan menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, menyelaraskan isu-isu aktual dengan kebijakan pembangunan, serta meningkatkan kinerja birokrasi berbasis transparansi dan akuntabilitas.
Tiga Arahan Strategis Bupati Tapanuli Utara:
Pada kesempatan tersebut, Deni Lumbantoruan menyampaikan tiga arahan utama yang merupakan mandat langsung dari Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. Ketiga arahan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan:
1. Memperkuat Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Bekerja Profesional
Wakil Bupati menegaskan pentingnya profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Meskipun Bupati tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Magelang, roda birokrasi di Tapanuli Utara harus tetap berjalan efektif. Deni mengutip pesan Bupati yang mengingatkan pentingnya keteguhan bekerja dalam situasi apa pun.
“Bila besok kiamat, kita harus tetap menanam pohon. Kalaupun ada hal yang tidak kita harapkan, tanggung jawab kita adalah bekerja hari ini untuk masa depan,” ujarnya menekankan pentingnya etos kerja yang berkelanjutan.
2. Evaluasi Ketat terhadap Pencairan Anggaran dan Perjalanan Dinas
Dalam rangka mencegah penyalahgunaan anggaran, Bupati menegaskan bahwa setiap pencairan dana dan perjalanan dinas harus melalui evaluasi menyeluruh. Wakil Bupati meminta Penjabat Sekda dan seluruh pimpinan OPD memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini agar penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.
3. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengisian Jabatan
Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik jual beli jabatan. Ia meminta masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan Bupati dan Wakil Bupati untuk kepentingan tertentu.
“Kami tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan jabatan. Pemerintahan yang bersih dan transparan adalah komitmen kami untuk melayani masyarakat Tapanuli Utara dengan baik,” tegasnya.
Mendorong Transformasi Digital di Pemerintahan:
Sebagai seorang akademisi di bidang teknologi informasi (IT), Deni Lumbantoruan menekankan pentingnya penerapan sistem berbasis data dalam pengelolaan pemerintahan. Ia menargetkan setiap OPD di Tapanuli Utara dapat menyajikan laporan berbasis data yang akurat dan transparan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang efektif.
“Saya optimis bahwa seluruh aspek pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat berbasis IT. Sebagai contoh, Dinas Sosial dapat menyajikan data penerima bantuan secara transparan dan dapat diakses publik, sehingga prinsip keadilan sosial bisa benar-benar terwujud,” paparnya.
Wakil Bupati menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat proses birokrasi, dan memperkuat transparansi anggaran di setiap sektor.
Pemetaan Masalah dan Penentuan Solusi Konkret:
Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan pemetaan masalah yang ada di wilayah kerja masing-masing. Setiap permasalahan harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan guna memastikan solusi yang tepat sasaran.
“Seluruh OPD wajib melaporkan setiap isu strategis kepada Bupati. Budaya kerja berbasis akuntabilitas dan koordinasi yang erat harus terus dikedepankan agar pemerintahan berjalan efektif dan melayani masyarakat secara maksimal,” ujar Deni menutup arahannya.
Rakor perdana yang dipimpin oleh Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menjadi langkah awal dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berbasis data di Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui tiga arahan strategis Bupati, penerapan sistem berbasis IT, dan pemetaan masalah yang terstruktur, pemerintahan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta mewujudkan visi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Diterbitkan oleh Media Putra Bhayangkara.
Oleh: Frish H. Silaban
