Perkuat Tata Kelola Keuangan, Bupati Taput JTP Hutabarat Audiensi dengan Kepala Perwakilan BPKP Sumut
Medan – Senin 10 Maret 2025
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Hutabarat, S.Si., M.Si. (JTP), didampingi Sekretaris Inspektorat Manapang Simamora, S.T., dan Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Sahat Silalahi, melaksanakan audiensi dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Farid Firman. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Senin (10/03/2025).
Dalam audiensi tersebut, Bupati JTP Hutabarat menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Tapanuli Utara. Ia berharap pihak BPKP dapat memberikan fasilitasi berupa saran dan pendampingan teknis guna mendorong efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kami berharap BPKP dapat memberikan arahan dan masukan strategis yang dapat memperkuat tata kelola keuangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan pendampingan ini, kami optimis pengelolaan anggaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Bupati JTP Hutabarat dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Farid Firman, menyambut baik kunjungan Bupati Tapanuli Utara beserta jajaran. Ia menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan dan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi inisiatif Bupati Tapanuli Utara dalam mendorong efisiensi anggaran. BPKP akan menindaklanjuti permintaan pendampingan ini, termasuk memberikan bimbingan teknis yang dibutuhkan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Farid Firman.
Langkah audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperkuat sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal, seperti BPKP. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Diterbitkan oleh Media Putra Bhayangkara
Frish H. Silaban
