Pemkab Taput Gelar Pelatihan Practical Leadership dan Managerial Skill, Pejabat Diminta Berani Ambil Keputusan
TARUTUNG — Kamis 10 September 2026. Putrabhayangkara.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pelatihan Practical Leadership and Managerial Skill bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta para camat se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (10/9/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial aparatur sipil negara (ASN).
Pelatihan dirancang untuk membekali pejabat manajerial dengan kemampuan kepemimpinan berkarakter, keterampilan manajemen praktis, serta komunikasi organisasi yang efektif. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara, Jenri Simanjuntak, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut didanai melalui anggaran BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurutnya, pelatihan ditujukan untuk memantapkan kemampuan kepemimpinan, manajemen dan komunikasi para pejabat yang memiliki fungsi manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Sekda: Pemimpin Harus Berintegritas dan Bertanggung Jawab
Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Henry M. M. Sitompul, M.Si., yang menyampaikan bimbingan dan arahan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si.
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya integritas dan karakter dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pejabat yang berada pada posisi pimpinan, menurutnya, tidak hanya dituntut mampu menjalankan pekerjaan administratif, tetapi juga harus mampu menjadi pengayom, tempat berdiskusi, sekaligus pemberi solusi bagi anggota tim.
“Jadilah pemimpin yang berkarakter—yang mampu menjadi pengayom, tempat berdiskusi, dan pemberi solusi bagi anggota tim. Pejabat eselon II dan eselon III selaku pengambil keputusan harus berani mengambil langkah tepat, tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan, serta tidak melarikan diri dari tanggung jawab atau ‘buang badan’ saat menghadapi persoalan pekerjaan,” tegas Henry saat membuka pelatihan.
Pesan tersebut menempatkan tanggung jawab pimpinan sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.
Lima Kecerdasan dan Lima Peran Pemimpin
Untuk memperkuat materi pelatihan, Pemkab Taput menghadirkan Johnson Alvonco Hutauruk, Ph.D., M.Th., praktisi dan pakar kepemimpinan dari Johnson Ministry/STT Trinity.
Pelatihan mengangkat tema “Practical Leadership & Managerial Skill: From Insight to Action for a Better Future.”
Dalam pemaparannya, peserta mendapatkan materi mengenai lima kecerdasan yang perlu dikembangkan seorang pimpinan, yakni Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Adversity Quotient (AQ), Physical Quotient (PQ), dan Spiritual Quotient (SQ).
Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai lima peran penting pemimpin, yaitu sebagai Coach, Trainer, Motivator, Counselor, dan Spiritual Companion.
Materi juga mencakup penerapan kerangka kerja POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) serta teknik Problem Solving and Decision Making berbasis data.
Pendekatan tersebut diarahkan agar para pejabat tidak hanya memahami konsep kepemimpinan, tetapi mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari, terutama ketika menghadapi persoalan organisasi dan tuntutan pelayanan masyarakat.
Dikaitkan dengan Pembangunan Daerah
Pelatihan kepemimpinan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah.
Peningkatan kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial ASN diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, serta optimalisasi pelayanan publik.
Dengan demikian, pelatihan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas individu pejabat, tetapi juga diharapkan menghasilkan perubahan dalam tata kelola organisasi pemerintahan.
Para pejabat peserta pelatihan diharapkan mampu menerjemahkan materi yang diperoleh menjadi langkah nyata di lingkungan kerja masing-masing, termasuk dalam perencanaan program, pengorganisasian pekerjaan, pengambilan keputusan, pengawasan serta penyelesaian persoalan berdasarkan data.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Pemkab Tapanuli Utara berharap kepemimpinan aparatur semakin profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan terukur.
Frish. H. Silaban
