Pemkab Taput Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi: 6T Harusnya Solusi, Bukan Sekadar 6 Tapi
Tapanuli Utara – Jumat 13 Juni 2025
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar rapat evaluasi distribusi dan pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jumat (13/6/2025). Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Dr. Jonius T.P. Hutabarat bersama Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng., dan melibatkan lintas pemangku kepentingan—dari OPD terkait, distributor, kios pupuk hingga perwakilan kelompok tani.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan komoditas strategis nasional yang dialokasikan melalui APBN, dengan jumlah terbatas dan hanya diperuntukkan bagi petani yang memenuhi kriteria.
> “Distribusinya wajib memegang prinsip 6T: Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu,” ujar Bupati Jonius.
HET Diseragamkan, Tapi Apakah Diikuti di Lapangan?
Salah satu fokus utama rapat ini adalah penyeragaman Harga Eceran Tertinggi di tingkat kios pengecer. Langkah ini penting untuk mencegah praktik harga “main mata” yang kerap membebani petani.
Namun, belum ada data konkret yang dipaparkan terkait disparitas harga di lapangan, atau kejelasan soal mekanisme penindakan terhadap pengecer nakal.
> “Jangan sampai HET cuma jadi hiasan spanduk. Petani butuh kepastian harga, bukan janji yang tinggal janji,” celetuk seorang peserta rapat yang juga mewakili kelompok tani.
6T: Ideal di Atas Kertas, Tersendat di Lapangan
Meskipun prinsip 6T selalu digaungkan dalam setiap kebijakan pupuk, praktik di lapangan masih sering meleset. Distribusi yang seharusnya Tepat Waktu sering terlambat, dan Tepat Tempat kadang belum menjangkau desa-desa pelosok yang sulit dijangkau logistik.
Ironisnya, tak satu pun mekanisme evaluasi lapangan dijelaskan secara rinci dalam rapat. Pengawasan tampaknya masih menjadi titik lemah—jargon 6T bisa berubah jadi 6 Tapi: Tepat Tapi Terlambat, Murah Tapi Langka, dan Sesuai Tapi Sulit Dapat.
Langkah Lanjut: Turun ke Kecamatan
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggelar pembahasan teknis lanjutan di tingkat kecamatan. Forum ini akan melibatkan para pemangku kepentingan lokal guna merumuskan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Namun, tantangannya tetap sama: distribusi yang ideal tidak cukup dengan rapat dan spanduk HET, melainkan butuh data valid, pengawasan ketat, dan keberpihakan nyata kepada petani kecil.
Catatan Redaksi:
> “Jika prinsip 6T dijalankan konsisten dan tanpa kompromi, pupuk bersubsidi bisa jadi tulang punggung pertanian rakyat. Tapi kalau pengawasannya longgar dan datanya bolong, 6T bisa berubah jadi 6 Tapi—dan petani yang kembali jadi korban.”
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara
Tanggal Publikasi: 13 Juni 2025
