Pemkab Humbahas Perkuat Layanan Adminduk, Aktivasi Identitas Digital Jadi Perhatian
HUMBANG HASUNDUTAN – Putrabhayangkara.id Jumat 30 Oktober 2026.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pendaftaran Penduduk di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Humbahas, Jumat (30/10/2026).
Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sabar H. Purba, secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Sabar menekankan pentingnya kerja sama seluruh instansi untuk memastikan setiap warga memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara merata. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau.
Menurutnya, kepemilikan dokumen kependudukan bukan sekadar urusan administrasi, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan identitas hukum.
Karena itu, seluruh OPD terkait diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi yang kuat diperlukan agar tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan.
Sabar juga menegaskan bahwa data kependudukan yang akurat dan valid memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah. Ketepatan data akan membantu pemerintah menentukan sasaran kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan, dalam laporannya menyampaikan bahwa berbagai target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil telah tercapai.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Jara menjelaskan, dari 74.340 penduduk yang telah terintegrasi dengan telepon seluler dan memenuhi persyaratan, sebanyak 16.839 orang telah mengaktifkan IKD. Angka tersebut setara dengan 22,65 persen.
Capaian itu menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan keterlibatan berbagai instansi agar pemanfaatan identitas digital semakin luas.
Melalui rakor tersebut, Dinas Dukcapil mengharapkan seluruh OPD dan aparatur sipil negara (ASN) berperan aktif menggunakan IKD dalam berbagai layanan publik. Keterlibatan aparatur pemerintah diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivasi sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat identitas digital.
Koordinasi lintas instansi juga dinilai penting karena data kependudukan menjadi salah satu dasar penyelenggaraan berbagai program pembangunan. Di antaranya pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah perwakilan perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Sosial Rambe M. Manalu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Hanaya Simamora, Camat Tarabintang Baktiar Pane, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PMDP2A, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan P2KB.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Humbang Hasundutan diharapkan mampu meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan, mempercepat pemanfaatan IKD, serta memastikan masyarakat memperoleh hak identitas hukum tanpa terkendala jarak maupun kondisi sosial.
Catatan redaksi:
Angka aktivasi IKD perlu menjadi perhatian:
Sudah aktivasi
22,65% Persentase aktivasi IKD
16.839 orang
Belum aktivasi dari kelompok sasaran tersebut 57.501 orang
Basis perhitungan: 74.340 penduduk yang memenuhi persyaratan dan telah terintegrasi dengan telepon seluler.
Catatan penting: angka 57.501 merupakan selisih dari kelompok sasaran tersebut, bukan jumlah seluruh penduduk Humbahas yang belum memiliki IKD. Ini menjaga ketepatan informasi.
Frish. H. Silaban
