Honor Non-ASN di Taput Dibayarkan, Tapi Dari Mana Sumber Anggarannya?
Tapanuli Utara, Kamis 27 Maret 2025
Oleh: Frish H Silaban
Kabar tentang pembayaran gaji tenaga honorer non-ASN di Kabupaten Tapanuli Utara tentu menjadi angin segar bagi ribuan pegawai yang selama ini bekerja dengan penuh ketidakpastian. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, melalui Bupati Dr. Jonius TP. Hutabarat, telah memastikan bahwa honor mereka tetap dibayarkan untuk periode Januari hingga Maret 2025.
Namun, di balik berita baik ini, ada pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab: Dari mana sumber anggaran untuk membayar honor tersebut?
Kebijakan yang Baik, Tapi Tidak Transparan
Dalam pernyataannya, Pemkab Taput mengklaim bahwa keputusan pembayaran gaji honorer ini diambil setelah melakukan konsultasi dengan BPKP Sumut dan BPK-RI Perwakilan Sumut. Mereka berdalih bahwa kebijakan ini mempertimbangkan aspek sosial, budaya, psikologis, dan kemanusiaan.
Namun, tidak ada penjelasan dari mana anggaran ini diambil. Apakah dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara? Jika ya, dari pos anggaran mana? Ataukah ada dana yang dialokasikan dari pusat? Jika anggaran ini diambil dari alokasi lain dalam APBD, apakah ada program yang dikorbankan?
Ketiadaan informasi mengenai sumber anggaran ini dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat. Tanpa transparansi, publik berhak bertanya:
1. Apakah Pemkab memiliki dana cadangan yang cukup untuk membayar tenaga honorer hingga akhir tahun?
2. Apakah pembayaran ini hanya solusi sementara yang berisiko menimbulkan masalah anggaran di kemudian hari?
3. Jika nanti terjadi defisit, apakah akan ada pemangkasan tenaga honorer atau keterlambatan pembayaran gaji?
Nasib Honorer Setelah Maret 2025
Fakta lain yang juga perlu diperhatikan adalah tidak semua tenaga honorer di Taput masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Artinya, status mereka masih abu-abu. Jika pemerintah pusat tetap menjalankan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025, bagaimana nasib mereka setelah Maret?
Bupati Jonius TP Hutabarat menyatakan bahwa tenaga honorer tetap bekerja seperti biasa, sambil menunggu tahapan evaluasi yang mempertimbangkan beban kerja dan keuangan daerah. Tetapi, pernyataan ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan:
Apakah akan ada seleksi ulang?
Apakah sebagian honorer akan dirumahkan setelah evaluasi?
Bagaimana standar yang digunakan untuk menilai tenaga honorer yang layak dipertahankan?
Tanpa kejelasan regulasi dan sumber anggaran yang pasti, ribuan honorer di Tapanuli Utara masih berada dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Pentingnya Transparansi dan Keberlanjutan
Keputusan membayar gaji honorer memang patut diapresiasi. Namun, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada publik. Sumber anggaran harus dijelaskan dengan rinci agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Selain itu, keberlanjutan kebijakan ini juga harus dipastikan. Jangan sampai tenaga honorer hanya diberi harapan sesaat, tetapi akhirnya dikorbankan karena alasan keterbatasan anggaran di pertengahan atau akhir tahun.
Jika pemerintah serius dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer, mereka harus memberikan jaminan kepastian kerja. Ini bukan hanya soal pembayaran gaji selama tiga bulan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjamin hak tenaga honorer dalam jangka panjang.
Masyarakat Taput, terutama para tenaga honorer, tentu berharap pemerintah daerah bersikap lebih transparan dan tidak membuat kebijakan yang justru menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai. Jika tidak, maka yang terjadi hanyalah kebijakan setengah hati yang sewaktu-waktu bisa berubah tanpa kepastian.
Diterbitkan Oleh Media Putra Bhayangkara 27 Maret 2025
