Herman Sayori Dorong MBG Libatkan Produk Lokal dan Perkuat Ekonomi Masyarakat
NABIRE, Putrabhayangkara.id — Ketua Dewan Adat Papua Tengah Wilayah Nabire, Herman Sayori, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Menurut Herman, pelaksanaan MBG juga dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat apabila kebutuhan bahan pangan program tersebut turut dipasok dari hasil produksi masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Herman saat ditemui di kawasan Pantai Manase, Nabire, Senin (14/9/2026) sekitar pukul 15.30 WIT.
Ia menyebut rantai pasok MBG berpotensi melibatkan berbagai sektor masyarakat, mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha penyedia bahan pangan.
“Di dalam MBG itu ada nilai ekonomi, ada nilai kesehatan. Itu yang nanti akan mempermudah perputaran ekonomi untuk masyarakat,” kata Herman.
Menurutnya, bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan bergizi dapat bersumber dari potensi lokal. Ikan dapat diperoleh dari nelayan, telur dari peternak, sementara sayuran dan kebutuhan pangan lainnya dapat dipasok dari hasil kebun masyarakat.
“Kalau ikan yang mereka masak itu ikan dari nelayan, telur dari peternak, maka di dalam sini ada satu rantai kehidupan,” ujarnya.
Herman mengatakan keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok tersebut dapat membuka peluang ekonomi, termasuk bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan formal. Hasil kebun, tangkapan nelayan maupun produk peternakan dapat menjadi sumber pendapatan apabila terserap dalam kebutuhan MBG.
Selain berdampak terhadap perekonomian, ia menilai program tersebut juga dapat membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak.
Namun, Herman menekankan pelaksanaan MBG tetap membutuhkan pengawasan. Setiap persoalan yang muncul, menurut dia, perlu diselesaikan berdasarkan fakta dan melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
“Kalau satu lumbung ada tikus, bukan lumbungnya yang dibakar, tetapi dibenahi bagaimana supaya tikus tidak masuk merusak isi lumbung,” tegasnya.
Ia mencontohkan apabila terdapat dugaan keracunan makanan, pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan penyebabnya.
“Biarkan pihak yang berwenang memeriksa dan membuktikan apakah betul racun atau apakah ada penyebab lain, termasuk kalau ada unsur kesengajaan,” katanya.
Herman juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG mematuhi standar operasional prosedur (SOP), khususnya berkaitan dengan pengolahan, penyimpanan dan penyajian makanan.
Menurut dia, penerapan SOP secara disiplin penting untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.
Di tengah pelaksanaan program tersebut, Herman mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum diketahui kebenarannya. Ia meminta setiap persoalan disikapi secara proporsional agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
Terkait aksi penyampaian pendapat yang dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026, Herman mengajak masyarakat dan peserta aksi menyampaikan aspirasi secara aman, damai serta tetap menghormati ketertiban umum.
“Mari kita jaga keamanan bersama. Aspirasi boleh disampaikan, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Herman berharap program MBG dapat berjalan secara rutin dan berkelanjutan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
Ia menilai pemenuhan gizi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendukung lahirnya generasi Papua dan Indonesia yang sehat dan cerdas.
Karena itu, Herman mengajak pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan program MBG, termasuk memastikan rantai pasok pangan dari masyarakat hingga dapur MBG dapat berjalan dengan baik.
Ia kembali mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Tengah menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan, termasuk penyampaian aspirasi, sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas dan keamanan warga lainnya.
MPB ABIRAYANTI
