Bupati Humbahas Hadiri Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Virtual: Fokus Tata Ruang, Pembangunan, dan Kesehatan
Humbang Hasundutan, Senin 17 Maret 2025
Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Humbahas, Senin (17/3/2025). Rakor ini membahas sejumlah isu strategis, terutama mengenai tata ruang, agraria, kehutanan, transmigrasi, serta program pembangunan nasional.
Selain diskusi terkait kebijakan daerah, Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara berbagai kementerian, yaitu:
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian
Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Nusron Wahid
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni
Menteri Transmigrasi RI Iftitah Sulaiman Suryanagara
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai
Penyelesaian Tata Ruang Wilayah Jadi Prioritas
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap daerah sangat mendesak. Hingga saat ini, dari 38 provinsi di Indonesia, baru 19 provinsi yang menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) terkait RTRW.
“Nota Kesepahaman ini sangat penting karena pemerintah dan dunia usaha memerlukan kepastian hukum dalam tata ruang. Jika RTRW dan RDTR di daerah dapat diselesaikan, maka perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan minim sengketa,” ujar Tito.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Dr. Muh Aris Marfai menegaskan bahwa pemetaan batas desa/kelurahan merupakan landasan penting dalam tata ruang. Sesuai Permendagri No. 45 Tahun 2016, peta dasar yang akan dilaksanakan bersama BIG menjadi pedoman hukum untuk penyusunan RDTR serta kebijakan pembangunan berbasis desa.
Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si., dalam Rakor ini memaparkan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akses terhadap hunian layak semakin luas dan merata,” ujarnya.
Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Program ini bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh Bupati dan Wali Kota untuk terus mengoptimalkan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat,” tambah Budi Gunadi.
Dukungan Pemkab Humbahas dalam Rakor
Turut mendampingi Bupati Humbahas dalam Rakor ini, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Humbahas, antara lain:
Sekda Chiristison Marbun
Asisten Pemerintahan dan Kesra Jaulim Simanullang
Kadis PUTR Renward Marpaung
Kadis PKP Anggiat Simanullang
Kadis PMPTSP Rudolf Manalu
Kadis Pertanian Junter Marbun
Kadis PMDP2A Maradu Napitupulu
Plt. Kepala BKPSDM Eliapzan Sihotang
Plt. Kadis Kesehatan Gunawan Sinaga
Plt. Inspektur De Zon Franata
Pemerintah Kabupaten Humbahas berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai arahan yang disampaikan dalam Rakor ini. Fokus utama ke depan adalah percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR, realisasi program perumahan rakyat, serta optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat Humbahas.
Diterbitkan oleh Media Putra Bhayangkara
Frish H. Silaban
