Arah Baru Pemulihan Bencana Taput: Dari Huntara Menuju Huntap Berkelanjutan
Selasa 17 Maret 2026, TAPANULI UTARA. Putrabhayangkara.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempercepat tahapan pemulihan pascabencana dengan pendekatan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga pemulihan ekonomi dan ketepatan distribusi bantuan sosial. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Adian Koting, Selasa (17/03/2026).
Kunjungan tersebut menyasar dua titik strategis, yakni Hunian Sementara (Huntara) di Desa Sibalanga dan lokasi rencana Hunian Tetap (Huntap) di Desa Pagaran Lambung I. Kedua lokasi ini menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemulihan berbasis kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Di Huntara Sibalanga, Bupati menilai adanya tren positif dalam pemulihan ekonomi warga. Aktivitas produktif mulai kembali berjalan, mulai dari sektor pertanian, kerajinan tenun, hingga usaha kecil berbasis rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga mampu menghidupkan kembali roda ekonomi lokal.
“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun tempat tinggal sementara. Yang terpenting adalah memastikan masyarakat kembali mandiri secara ekonomi,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, kawasan Huntara Sibalanga direncanakan untuk ditingkatkan statusnya menjadi kawasan hunian permanen. Transformasi ini akan diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang lebih memadai, seperti akses air bersih, sanitasi, serta fasilitas sosial lainnya.
Agenda berikutnya berlanjut ke Desa Pagaran Lambung I, di mana Bupati menggelar dialog langsung dengan masyarakat dan aparatur desa. Fokus utama diskusi adalah proses verifikasi dan validasi data rumah terdampak bencana. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin akurasi penerima bantuan sosial, termasuk Bantuan Sosial (Bansos) dan Jaminan Hidup (Jadup).
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa ketepatan data merupakan fondasi utama keberhasilan program pemulihan. Tanpa data yang valid, risiko ketidaktepatan sasaran bantuan akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
“Validasi data harus dilakukan secara objektif dan transparan. Kita tidak ingin ada warga yang berhak justru terlewat, atau sebaliknya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 1,3 hektar untuk pembangunan Huntap. Lokasi ini dirancang sebagai kawasan hunian yang aman dari risiko bencana, sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Menariknya, proyek pembangunan Huntap ini mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kolaborasi lintas daerah ini menjadi contoh konkret sinergi antar pemerintah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif.
Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut dan memastikan bahwa pengelolaan lahan akan dilakukan secara optimal agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Ia juga menegaskan bahwa konsep Huntap ke depan tidak hanya sekadar relokasi, tetapi harus mampu menciptakan lingkungan hidup yang layak, aman, dan produktif.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem pemulihan pascabencana yang adaptif, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.
Diterbitkan: Media Putra Bhayangkara (Frish)
