Kapolres Nabire Ajak Warga Jaga Kedamaian Jelang Hari Buruh dan Agenda Merah Putih
NABIRE 30 April 2026 Putrabhayangkara.id – Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026 dengan semangat nasionalisme. Rekan-rekan dari komunitas Berita Merah Putih dijadwalkan akan menggelar rangkaian kegiatan positif, mulai dari apel bersama seluruh lapisan masyarakat di Taman Gizi pada pukul 08.00 WIT, yang kemudian dilanjutkan dengan pawai pembagian bendera merah putih berukuran kecil guna menciptakan suasana yang meriah dan kondusif di Tanah Nabire.
Selain agenda apel dan pawai, terdapat rencana pelaksanaan lomba lari 10K yang digagas oleh barisan Merah Putih. Rute lari direncanakan mengambil titik awal di Pantai Maf, melintasi Pasar Karang, kantor DPRK, hingga kawasan Kalibobo sebelum akhirnya kembali ke titik finish. Meski demikian, Kapolres menegaskan bahwa teknis pelaksanaan lomba sore hari tersebut masih dalam tahap diskusi matang agar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas warga lainnya.
Menanggapi beredarnya flyer di media sosial mengenai rencana aksi “Jilid 2 Dogiyai,” AKBP Samuel menegaskan bahwa hingga saat ini pihak Kepolisian Resor Nabire belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait aksi tersebut. Ia mengingatkan bahwa sesuai aturan, setiap penyampaian aspirasi di muka umum wajib dilaporkan minimal tiga hari sebelum pelaksanaan. Hal ini penting agar pihak kepolisian dapat mempersiapkan pengamanan yang matang serta melakukan koordinasi lintas sektoral guna mencegah terjadinya konflik di lapangan.
Kapolres menjelaskan bahwa langkah koordinasi telah dilakukan secara intensif, baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan Forkopimda, satuan TNI, tokoh adat, tokoh agama, hingga kepala suku. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 30 April pukul 10.00 WIT menjadi bukti keseriusan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan. Kapolres menekankan bahwa koordinasi yang baik dari tingkat terkecil, seperti ketua ikatan komunitas, sangat diperlukan agar agenda nasional dan penyampaian aspirasi tidak saling berbenturan.
Dalam pernyataannya, AKBP Samuel menegaskan bahwa Polri tidak bersikap alergi terhadap penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan undang-undang yang berlaku. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang menjadi muara bagi tujuh kabupaten lainnya, Nabire diharapkan menjadi cermin kemajuan pembangunan yang didukung oleh situasi keamanan yang damai dan tentram, tanpa adanya tindakan ujuk-ujuk yang memicu pengumpulan massa tanpa izin.
Terkait kesiapan personel, Polres Nabire tetap memberlakukan Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) dengan menyiagakan sekitar 600 hingga 800 personel. Jumlah ini bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan pada hari esok. Pengamanan ketat ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan nasional berjalan tertib, sekaligus menjaga marwah Nabire sebagai “Indonesia Kecil” yang menghargai keberagaman suku dan komunitas dalam bingkai NKRI.
Menutup keterangannya, Kapolres menjelaskan tindakan yang akan diambil jika aksi tanpa izin tetap dilakukan. Mengingat karakteristik masyarakat lokal, polisi akan mengutamakan langkah blokade jalur guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), daripada langsung melakukan pembubaran paksa yang berisiko memicu konflik lebih luas. Hal ini dilakukan demi menjaga agenda utama yang telah terencana, seperti arahan wawasan kebangsaan, agar tetap berjalan tanpa gangguan dari pihak yang tidak mengikuti prosedur hukum.
MPB ABIRA
