Pangan Murah Polres Humbahas: Solusi Sementara atau Strategi Jangka Panjang?
Doloksanggul, Kamis 30 April 2026. Putrabhayangkara.id
Upaya menjaga stabilitas harga pangan kembali digencarkan. Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Gerakan Pangan Murah di Gedung Dekranasda, Jalan Merdeka, Kamis (30/4/2026). Program ini menjadi respons konkret terhadap fluktuasi harga bahan pokok yang dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan masyarakat.
Kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri. Polres Humbahas menggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Perdagangan yang tergabung dalam Satgas Ketahanan Pangan daerah. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa isu pangan tidak lagi dipandang sebagai domain sektoral, melainkan persoalan lintas institusi yang memerlukan intervensi bersama.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak dua ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram disalurkan kepada masyarakat. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng Minyak Kita, gula pasir, dan telur turut dijual dengan harga di bawah pasar. Secara nominal, harga yang ditawarkan memang kompetitif—beras Rp60.000 per sak 5 kg, minyak goreng Rp15.700 per kg, gula Rp20.000 per kg, dan telur Rp48.000 per papan.
Namun di balik angka-angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana program semacam ini mampu menjadi solusi berkelanjutan?
Kasat Reskrim Polres Humbahas, AKP Hitler Hutagalung, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran negara melalui Polri, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga kesejahteraan. Pernyataan ini mengindikasikan adanya perluasan peran institusi kepolisian ke ranah sosial-ekonomi, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Humbahas, Tukka Siahaan, menyebut program ini efektif dalam membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Pemerintah daerah pun berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar.
Antusiasme masyarakat terlihat nyata. Sejak pagi, warga memadati lokasi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Fenomena ini mengindikasikan dua hal sekaligus: tingginya kebutuhan masyarakat serta adanya tekanan terhadap daya beli akibat dinamika harga pasar.
Secara ekonomi, intervensi seperti Gerakan Pangan Murah memang mampu memberikan efek jangka pendek—menekan harga, menstabilkan pasokan, dan meredam gejolak pasar. Namun, kebijakan ini cenderung bersifat temporer jika tidak diikuti dengan langkah struktural, seperti penguatan distribusi, peningkatan produksi lokal, dan pengawasan rantai pasok.
Tanpa pembenahan pada sisi hulu dan distribusi, potensi ketergantungan terhadap program subsidi atau intervensi pasar akan terus berulang. Dalam konteks ini, peran Satgas Ketahanan Pangan menjadi krusial, tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai pengendali sistem pangan daerah.
Program ini juga menyiratkan dimensi sosial yang tidak kalah penting. Kehadiran Polri di tengah isu ekonomi memperkuat relasi institusi negara dengan masyarakat. Ini menjadi strategi soft approach yang dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
Meski demikian, efektivitas jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program. Tanpa roadmap yang jelas, kegiatan pangan murah berisiko menjadi agenda seremonial yang hanya meredam gejolak sesaat tanpa menyentuh akar persoalan.
Pada akhirnya, Gerakan Pangan Murah di Doloksanggul adalah langkah taktis yang patut diapresiasi, tetapi belum cukup sebagai solusi komprehensif. Stabilitas harga pangan membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik—dari produksi hingga distribusi—agar ketahanan pangan daerah tidak hanya terjaga, tetapi juga berkelanjutan.
Diterbitkan Media Putra Bhayangkara ID
( Frish )
