Komisi A DPRD Kabupaten Jombang Kembali Menggelar Rapat Dengar Pendapat
JOMBANG,– Komisi A DPRD Kabupaten Jombang menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Rabu (18/2). Langkah ini diambil menyusul adanya sejumlah kendala krusial yang menghambat realisasi program di tingkat desa.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),Dinas Koperasi dan Bagian Hukum Pemkab Jombang,Perwakilan Kodim 0814 Jombang
Identifikasi Hambatan di Lapangan
Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus merumuskan solusi konkret atas tersendatnya pembangunan gerai koperasi tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, progres pembangunan KDMP menunjukkan capaian sebagai berikut:
Total Desa Berproses: 170 desa.
Target Belum Terealisasi: 136 titik/desa.
Penyelesaian Fisik: Dari 170 desa yang berjalan, baru 15 desa yang pembangunannya mencapai 100 persen.
“Kita jangan terlena karena masuk 10 besar. Faktanya, baru 15 desa yang rampung 100 persen dari total 170 titik,” tegas Totok di sela-sela forum.
Totok memaparkan dua kendala utama yang menjadi faktor penghambat di lapangan, yakni ketiadaan lahan yang tersedia di desa serta keterbatasan anggaran untuk proses pengurugan lahan.
Prosedur Birokrasi dan Pemanfaatan Aset
Salah satu kasus yang disorot adalah Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Desa tersebut dilaporkan telah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah untuk lokasi pembangunan, namun terkendala prosedur administratif.
Totok meminta adanya percepatan mekanisme birokrasi agar tidak menghambat target pembangunan. “Mekanismenya setelah pengajuan harus ada pengantar dari kecamatan, lalu ke DPMD, baru ditindaklanjuti BPKAD. Alur ini yang perlu dipercepat,” tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Kasdim 0814 Jombang, Mayor Ckm/Cke Nurhadi, membenarkan potret kondisi di lapangan. Ia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak agar visi seluruh desa di Kabupaten Jombang memiliki gerai KDMP dapat segera terwujud.
“Dari 170 titik pembangunan tadi, baru 15 yang sudah rampung. Untuk mewujudkan semua desa memiliki gerai KDMP, tentu dibutuhkan solusi konkret dari semua pihak,” pungkas Nurhadi. (Beni)
