Viral Pejabat Humbahas Dapat Mobil Dinas Baru, Warga Desa Serukan Penolakan
Humbang Hasundutan , Selasa 19 Agustus 2025
Polemik pengadaan lima unit mobil dinas senilai Rp2,86 miliar di Kabupaten Humbang Hasundutan kembali jadi sorotan publik. Media Putra Bhayangkara sebelumnya memberitakan bahwa pengadaan tersebut berasal dari APBD 2025 yang disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), setelah pembahasan bersama DPRD tidak mencapai kesepakatan.
Menurut data resmi, mobil dinas yang dibeli melalui e-katalog terdiri dari empat unit Toyota Fortuner 2.4 G (masing-masing sekitar Rp549,7 juta) dan satu unit Toyota Hiace (sekitar Rp663,9 juta). Kendaraan ini diperuntukkan bagi Kapolres Humbahas, Kepala Kejari Humbahas, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Sekretaris Daerah Humbahas, dan PKK Humbahas.
Kepala Dinas Kominfo Humbahas, Batara Franz Siregar, menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukanlah kebijakan pemerintahan saat ini di bawah Bupati Oloan Nababan, melainkan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. “Kami hanya melanjutkan proses yang sudah berjalan. Anggaran tercatat di APBD 2025 pemerintahan sebelumnya,” jelas Batara.
Namun, realisasi mobil dinas mewah di tengah situasi ekonomi yang sulit menuai kritik dari warga. Seorang petani desa dari Kecamatan Onan Ganjang, Ady S. Simanullang, melayangkan surat terbuka kepada Kapolres Humbahas, Kepala Kejari Humbahas, dan Ketua PN Tarutung pada 15 Agustus 2025.
Dalam surat itu, Ady menilai penggunaan APBD untuk pembelian mobil dinas sebagai langkah yang tidak bijak. Ia menyerukan agar para pejabat menunjukkan empati dengan menolak fasilitas tersebut. “Sepanjang pemahaman kami, ada atau tidak adanya mobil dinas itu tidak mempengaruhi kelancaran kinerja instansi. Tunjukkan bahwa kalian peduli, berempati, dan berpihak kepada rakyat,” tulisnya.
Ady juga mengaitkan kritiknya dengan momentum HUT ke-80 RI, yang menurutnya seharusnya menjadi kado kemerdekaan bagi rakyat kecil, bukan justru memperlebar jarak antara pejabat dan masyarakat.
Polemik ini menimbulkan dua wajah dalam pemberitaan: pemerintah daerah menekankan bahwa pengadaan mobil merupakan warisan kebijakan lama, sementara suara rakyat kecil mendesak agar pejabat berani menolak demi solidaritas.
Kini, publik menunggu apakah para penerima mobil dinas tersebut akan menampik atau tetap menerima fasilitas mewah di tengah jeritan ekonomi rakyat.
Diterbitkan Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban
