Efisiensi Digaungkan, Pemkab Humbahas Malah Belanja Mobil Mewah
Humbang Hasundutan, Minggu 10 Agustus 2025
Seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tampaknya tak sepenuhnya digaungkan di Humbang Hasundutan. Di tengah desakan penghematan, Pemkab Humbahas justru menggelontorkan hampir Rp 2,86 miliar untuk pengadaan lima unit mobil dinas baru yang dianggarkan dalam APBD TA 2025.
Empat unit Toyota Fortuner diberikan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) – Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas, Kapolres Humbahas, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, dan Sekretaris Daerah (Sekda). Sementara satu unit Toyota Hiace diserahkan untuk Sekretariat Daerah.
Pengadaan dilakukan melalui sistem e-Katalog LKPP, dengan pemasok dari dealer resmi Auto2000. Menariknya, mobil-mobil tersebut sudah diserahkan secara fisik sejak awal 2025, namun administrasi pencatatan aset daerah belum rampung. Kondisi ini berpotensi memunculkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat peraturan mengharuskan kelengkapan administrasi sebelum penggunaan barang milik daerah.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Syukur Berkat Marbun, mengungkapkan bahwa pembelian mobil ini berawal dari surat permohonan resmi yang diajukan masing-masing instansi pada tahun 2024. Namun, narasi awalnya sempat memicu kebingungan publik. Syukur menyebut Hiace sebagai “mobil full PKK”, tetapi Plt Kepala BKPAD Humbahas, Resva Panjaitan, kemudian membantah dan menegaskan bahwa mobil tersebut bukan untuk PKK, melainkan untuk operasional Sekretariat Daerah.
Perubahan narasi ini membuat publik bertanya-tanya soal transparansi dan konsistensi kebijakan. Pasalnya, mobil lama yang digunakan Forkopimda dinilai masih layak pakai.
> “Fortuner lama itu masih kinclong, belum lima tahun pakainya. Apa sudah tidak layak pakai lagi? Jalan ke desa aja masih kayak off-road,” celetuk salah seorang warga dengan nada satir.
Kritik ini merefleksikan keresahan masyarakat, yang menilai bahwa prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik, bukan kendaraan dinas mewah.
Di tengah kondisi infrastruktur jalan di sejumlah desa yang masih memprihatinkan, keputusan belanja mobil ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah Pemkab Humbahas benar-benar selaras dengan semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat, atau justru lebih mengutamakan kenyamanan pejabat?
Diterbitkan: Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban
