6 Fraksi DPRD Humbahas Sampaikan Pandangan Umum atas Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Humbang Hasundutan — Jumat 13 Juni 2025
Sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora dan dihadiri Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Jessika Avelina Simamora, Waka Polres Kompol Muslim Amin, Sekda Chiristison Rudianto Marbun, Kasi Datun Kejari Joharlan Hutagalung, para anggota DPRD, pimpinan OPD, serta berbagai elemen masyarakat.
Mewakili fraksi masing-masing, para juru bicara menyampaikan pandangan secara bergiliran:
Fraksi Golkar Solidaritas: Antonius P. Simamora, ST
Fraksi Hanura: Hartono Lumban Gaol
Fraksi NasDem: Gerhana Tumanggor
Fraksi Persatuan Indonesia (Perindo): Lam Marganda Silaban
Fraksi Gerindra: Andreas Yudhistira Simamora
Fraksi Gabungan: Jamonang Nababan
Semua fraksi mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Humbahas Tahun 2024—yang merupakan WTP kesembilan secara berturut-turut sejak 2016. Fraksi-fraksi menilai hal ini sebagai bukti tertibnya administrasi dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan dan Evaluasi Fraksi
Fraksi Golkar Solidaritas mengapresiasi realisasi pendapatan daerah sebesar 97,34%, namun menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 85,45% dari target. Golkar juga mengkritisi rendahnya serapan bantuan sosial yang hanya 35,43% dari pagu anggaran Rp1,23 miliar, serta menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp32,13 miliar, yang mayoritas berasal dari dana transfer pusat seperti tunjangan profesi guru, DAU, dan dana BOS.
Fraksi Hanura meminta penjelasan rinci atas komponen Silpa yang dinilai tinggi, sementara sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian masih membutuhkan alokasi anggaran lebih besar. Mereka juga mendorong eksplorasi lebih jauh potensi PAD.
Fraksi NasDem menyoroti realisasi PAD yang belum optimal dan mengkritisi rendahnya belanja modal yang hanya 87,89%, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar. Fraksi ini juga mengusulkan penggunaan Silpa untuk mendukung program pelestarian hutan dan pengelolaan alam berkelanjutan.
Fraksi Perindo mencatat adanya penurunan realisasi pendapatan dan belanja dibanding tahun sebelumnya. Fraksi ini menilai terbentuknya Silpa dalam jumlah besar sebagai indikasi ketidaktercapaian sejumlah program, meski tetap mengapresiasi aspek kepatuhan formal dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Fraksi Gerindra mendorong peningkatan PAD hingga Rp100 miliar di tahun 2025-2026. Mereka menyoroti isu pertanahan, mendukung program nasional seperti Swasembada Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendorong lobi aktif ke pemerintah pusat dan provinsi.
Fraksi Gabungan mengkritisi rendahnya capaian pendapatan retribusi (76,98%) dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah (69,70%). Mereka juga menyoroti minimnya serapan bantuan sosial (35,43%), belanja tanah (27,13%), serta belanja tak terduga (13,37%). Fraksi ini menekankan perlunya evaluasi mendalam atas Silpa, termasuk sisa tunjangan profesi guru dan kewajiban kepada pihak ketiga.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari siklus akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan APBD dan akan menjadi landasan dalam proses pembahasan lanjutan hingga penetapan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara
Publikasi: 13 Juni 2025
