11 Paket Infrastruktur di Siborongborong Senilai Rp1,95 Miliar Jadi Sorotan Kontrol Sosial

SIBORONGBORONG — Selasa 08 September 2026. Putrabhayangkara.id

Sebanyak 11 paket pekerjaan infrastruktur yang tercatat berada di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan total nilai mencapai Rp1.950.500.000, menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pembangunan daerah.

Berdasarkan data paket yang dihimpun, pekerjaan tersebut terdiri dari dua paket rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp256.500.000 dan sembilan paket pekerjaan jalan senilai Rp1.694.000.000.

Besarnya nilai pekerjaan tersebut menjadi alasan penting untuk memastikan setiap paket tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan dalam hal ini bukan merupakan kesimpulan adanya penyimpangan. Sebaliknya, pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan antara dokumen perencanaan, kontrak, volume pekerjaan dan kondisi fisik di lapangan.

Dua Paket Irigasi Senilai Rp256,5 Juta

Pada sektor sumber daya air terdapat dua paket pekerjaan yang mencantumkan wilayah Kecamatan Siborongborong.

Pertama, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitabotabo Kecamatan Siborongborong dengan nilai Rp114.000.000.

Kedua, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumbantora Desa Siborongborong 1 Kecamatan Siborongborong dengan nilai Rp142.500.000.

Jika digabungkan, kedua paket tersebut memiliki nilai Rp256.500.000.

Dalam pemeriksaan nantinya, aspek yang perlu diperhatikan antara lain panjang jaringan yang direhabilitasi, dimensi saluran, ketebalan konstruksi, material yang digunakan, bangunan pelengkap serta fungsi jaringan setelah pekerjaan dilaksanakan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari apakah saluran tampak telah diperbaiki, tetapi juga apakah volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai dengan dokumen teknis yang menjadi dasar pelaksanaan.

Sembilan Paket Jalan Capai Rp1,694 Miliar

Sementara itu, sektor jalan mendominasi nilai paket infrastruktur di Kecamatan Siborongborong.

Paket tersebut antara lain Pembangunan Jalan Dusun II Pea Najagar Desa Siaro senilai Rp114 juta, Rehabilitasi Jalan Sihatandohan–Pokki Desa Pohan Julu Rp114 juta, Rehabilitasi Jalan Desa Lobu Siregar II Rp114 juta, serta Rehabilitasi Jalan Desa Pohan Tonga Rp142 juta.

Selanjutnya terdapat Rehabilitasi Jalan Sitabotabo Toruan senilai Rp118 juta dan Rehabilitasi Jalan Desa Sitabotabo Toruan dengan nilai Rp400 juta.

Kemudian Rehabilitasi Jalan Simp. Lumbantonga Tonga–Butar Rp150 juta, Peningkatan Jalan Lumban Parjoringan–Sihatandohan Desa Pohan Julu Rp142 juta, serta Perkerasan Jalan Menuju Pertanian Milenial Sijaba senilai Rp400 juta.

Total sembilan paket pekerjaan jalan tersebut mencapai Rp1.694.000.000.

Dua Paket Sitabotabo Toruan Perlu Diverifikasi

Salah satu bagian yang menarik perhatian dalam data tersebut adalah terdapatnya dua paket yang sama-sama mencantumkan Sitabotabo Toruan, masing-masing bernilai Rp118 juta dan Rp400 juta.

Secara keseluruhan, nilai kedua paket mencapai Rp518 juta.

Namun, kemiripan nomenklatur tersebut tidak dapat serta-merta diartikan sebagai pekerjaan ganda ataupun tumpang tindih.

Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan lokasi fisik untuk memastikan apakah kedua paket tersebut berada pada ruas yang berbeda, memiliki panjang atau volume berbeda, atau mempunyai lingkup pekerjaan yang memang terpisah.

Hal yang sama patut dilakukan terhadap dua pekerjaan di kawasan Pohan Julu, yakni ruas Sihatandohan–Pokki dan Lumban Parjoringan–Sihatandohan.

Pertanyaan kontrol sosial yang perlu dijawab adalah: di mana titik awal dan akhir masing-masing ruas, berapa panjang pekerjaan, apa jenis konstruksinya dan apakah volume yang tercantum dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan?

Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Menjadi Kunci

Untuk memastikan pelaksanaan 11 paket tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sejumlah dokumen menjadi penting untuk diperiksa.

Di antaranya RUP, DPA, KAK, HPS, RAB/BOQ, gambar teknis, kontrak atau SPK, laporan progres, berita acara pemeriksaan, dokumen serah terima serta dokumen pembayaran.

Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan hasil pengukuran di lapangan.

Pada pekerjaan jalan, pemeriksaan dapat meliputi panjang dan lebar ruas, ketebalan lapisan, jenis material, metode konstruksi serta volume pekerjaan.

Sedangkan pada pekerjaan irigasi, pemeriksaan dapat mencakup panjang jaringan, lebar dan kedalaman saluran, ketebalan konstruksi, material, bangunan pendukung serta fungsi saluran untuk pelayanan pengairan masyarakat.

Dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1.950.500.000, transparansi pelaksanaan menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran tersebut diwujudkan menjadi pembangunan fisik.

Kontrol sosial juga tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Setiap temuan harus terlebih dahulu diverifikasi berdasarkan dokumen, pengukuran dan fakta lapangan, kemudian dikonfirmasi kepada pihak yang bertanggung jawab.

Putrabhayangkara.id akan terus mengikuti perkembangan informasi mengenai 11 paket tersebut dengan pendekatan berbasis data, pemeriksaan lapangan dan konfirmasi kepada pihak terkait.

Sebab, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi seberapa sesuai pekerjaan yang dibangun dengan nilai, volume, spesifikasi dan manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat.

Penulis: Frish. H. Silaban