Wakil Bupati Taput Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Evaluasi Kinerja dan Arah Pembangunan Daerah
Tapanuli Utara, Kamis 27 Maret 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung, ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan daerah.
Turut hadir dalam rapat ini Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, Penjabat Sekretaris Daerah Ir. David P. Sipahutar, para Asisten, Pimpinan OPD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas peran aktifnya dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
> “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerja sama dan semangat gotong royong dalam mewujudkan visi-misi Kabupaten Tapanuli Utara periode 2019-2024. Evaluasi terhadap capaian pembangunan sangat penting agar kita dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
LKPJ: Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan
Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. LKPJ ini juga mencakup evaluasi kinerja pemerintahan yang berlangsung sepanjang tahun 2024, baik di masa kepemimpinan Bupati Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si maupun Penjabat Bupati Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos, M.AP.
> “LKPJ ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Kami berharap masukan dari DPRD dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” tambahnya.
Sebagai laporan yang berisi evaluasi terhadap berbagai program dan kebijakan, LKPJ mencakup pencapaian indikator pembangunan, pelaksanaan anggaran, serta tantangan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2024.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa kinerja pemerintahan harus selalu dievaluasi guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
> “Evaluasi ini penting agar program pembangunan yang telah dijalankan bisa terus diperbaiki dan disempurnakan. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara.
Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan, termasuk DPRD dan OPD terkait, untuk terus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
> “Dengan kerja sama yang baik, kita berharap program pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Kami juga mengharapkan dukungan dari DPRD serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2030: ‘Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan’,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyoroti beberapa tantangan pembangunan yang masih perlu menjadi perhatian, di antaranya peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengajak DPRD untuk bersama-sama merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan tersebut, sehingga pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan selama satu tahun terakhir serta menyusun langkah strategis untuk tahun-tahun mendatang.
Sebagai penutup, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan penyampaian LKPJ Bupati Tapanuli Utara, yang menjadi simbol pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kebijakan daerah sepanjang tahun 2024.
Diterbitkan oleh Media Putra Bhayangkara 27 Maret 2025
Frish H. Silaban
