Tuntutan Transparansi Pokir Menguat, DPRD Pinrang Diminta Lebih Terbuka
Pinrang – putrabhayangkara.id, Desakan terhadap transparansi pelaksanaan program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Sulsel, kembali mencuat. Salah satu aktivis menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Pokir, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau menimbulkan kesan politisasi anggaran. Jum’at (04/07/2025).
Salah satu aktivis Pinrang, Sainal, mengatakan bahwa, “Pokir merupakan usulan program dari anggota DPRD yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian, realisasinya kerap kali dianggap tidak transparan dan minim pengawasan publik.”
Sainal juga mengatakan bahwa, “Masyarakat berhak tahu ke mana arah dana Pokir disalurkan. Ini menyangkut uang rakyat. Sudah semestinya disampaikan secara terbuka kepada publik. Jangan hanya tertera di dokumen, tapi tidak sampai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya publikasi daftar program Pokir dari masing-masing anggota DPRD secara berkala dan terbuka, baik melalui situs resmi pemerintah maupun media lokal.
“Transparansi Pokir bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan bisa bekerjasama dalam menciptakan sistem pelaporan yang mudah diakses, jelas, dan bertanggung jawab.” Ungkapnya. (SV)
