Tolak Isu Kedatangan Satgas PKH, Masyarakat Adat Makimi Angkat Bicara
Media Putra Bhayangkara.id, Nabire (Papua Tengah), – Perwakilan masyarakat adat Makimi, Nifasi, bersama perwakilan masyarakat Nusantara yang berdomisili di wilayah adat tersebut, secara tegas menolak rencana kedatangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke area perusahaan Kristalin. Warga merespons isu yang beredar bahwa Satgas PKH akan menutup seluruh kegiatan operasional perusahaan tersebut, Minggu (5/7/2026) siang.
Ketua Dewan Adat, Arnol Elik Manasi, bersama perwakilan tokoh masyarakat setempat menyampaikan langsung pernyataan sikap ini dalam sebuah pertemuan terbuka yang menghadirkan puluhan warga.
”Kami masyarakat adat Makimi, Nifasi, bahkan masyarakat Nusantara yang ada di wilayah adat kami ini, menolak keras PKH masuk ke wilayah adat kami,” tegas salah seorang perwakilan warga saat menyampaikan aspirasinya.
Seluruh warga yang hadir di lokasi langsung menyambut pernyataan tersebut dengan teriakan “Setuju!” secara serentak. Sentimen ini menandakan adanya kesepakatan bersama yang kuat di tingkat akar rumput.
Salah seorang warga setempat, Egou, turut memperkuat penolakan tersebut. Menurutnya, pihak swasta membawa dampak positif bagi ruang hidup mereka.
”Kehadiran perusahaan Kristalin di wilayah Nifasi sangat membantu kami, baik dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di wilayah ini,” tambah Egou.
Hingga kini, warga belum membeberkan alasan mendasar lain di balik penolakan tersebut. Pihak Satgas PKH maupun manajemen perusahaan Kristalin juga belum memberikan tanggapan resmi terkait dinamika yang terjadi di lapangan.
(MPB/Kord/PT)
