Rapor Merah Satu Tahun LAZ: Investasi 8 Truk Sampah Rp 4,4 Miliar Dianggap “Macan Kertas
LOMBOK BARAT – Memasuki genap satu tahun masa kepemimpinan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), sorotan tajam datang dari Lembaga Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (KASTA) NTB. Meski anggaran miliaran rupiah telah digelontorkan untuk memodernisasi armada kebersihan, persoalan sampah di “Gumi Patut Patuh Patju” justru dinilai kian semrawut dan tak tentu arah.
Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tontowi Jauhari, melayangkan kritik keras terkait efektivitas belanja daerah. Ia menyoroti pengadaan 8 unit truk sampah baru senilai Rp 4,4 Miliar pada Januari 2026 yang hingga kini belum mampu menjadi solusi konkret di lapangan.
Menurut pria yang akrab disapa Ton ini, penambahan armada tersebut awalnya dijanjikan mampu mendongkrak ritase pengangkutan hingga mencapai target 100 ton sampah per hari. Namun, kenyataannya jauh panggang dari api.
“Logikanya, dengan suntikan 8 armada baru senilai Rp 4,4 miliar, titik-titik tumpukan sampah seharusnya berkurang drastis. Namun faktanya, persoalan sampah justru semakin ‘gak jelas’. Anggaran sebesar itu seolah hanya menjadi proyek pengadaan tanpa strategi operasional yang matang,” tegas Ton Senin (23/2/26).
KASTA NTB mencatat beberapa titik krusial yang masih “dikepung” sampah dan luput dari penanganan maksimal:
Kawasan Wisata Senggigi: Tumpukan sampah di Pasar Seni yang mencoreng citra pariwisata utama.
Ibu Kota Gerung: Penumpukan sampah di titik-titik strategis jantung pemerintahan.
Jembatan Dasan Geres: Aliran air tersumbat sampah hingga memerlukan alat berat.
Dusun Jerneng (Labuapi): Titik rawan yang sempat memicu insiden kebakaran akibat akumulasi sampah.
Kondisi ini diperparah oleh pembatasan di TPA Kebon Kongok, yang memicu efek domino berupa “gunung sampah” di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). KASTA menilai, tanpa sistem manajerial yang kuat, penambahan armada hanyalah langkah seremonial.
“Mau ditambah 100 truk pun, kalau sistem pengangkutannya tetap semrawut, Lombok Barat tidak akan bersih. Kami juga menuntut transparansi biaya operasional BBM yang kerap dijadikan alasan klasik keterlambatan pengangkutan,” tambah Ton.
KASTA NTB mendesak Bupati LAZ untuk segera melakukan evaluasi total terhadap distribusi armada di 10 kecamatan. Satu tahun kepemimpinan dianggap waktu yang cukup untuk menunjukkan perubahan pada persoalan fundamental.
“Jika persoalan dasar seperti sampah saja tidak tuntas, apa yang bisa diharapkan masyarakat dari visi-misi besar lainnya? Pembenahan harus dimulai sekarang, bukan sekadar seremoni serah terima kunci,” pungkasnya. (A)
