Program Makan Bergizi Gratis Masuk Taput, Anggaran Rp 420 Miliar Digelontorkan
Medan – Kamis 19 Juni 2025
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh alokasi dana sebesar Rp 420 miliar dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 42 lokasi Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Program ini merupakan upaya nasional dalam menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting, serta mendorong ketahanan pangan berbasis lokal.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah se-Sumatera Utara dilaksanakan pada Kamis (19/06/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng.
Dari total 42 titik SPPG yang direncanakan di wilayah Tapanuli Utara, sebanyak tiga lokasi akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten, yakni di Kecamatan Siborongborong, Pahae Julu, dan Pangaribuan. Adapun 39 lokasi lainnya akan dikelola oleh yayasan atau lembaga mandiri, dengan fasilitasi teknis dan verifikasi dari BGN.
Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan program ini diyakini akan memberikan dampak positif, tidak hanya terhadap perbaikan kualitas gizi anak-anak, namun juga terhadap perputaran ekonomi lokal. “Dengan dukungan dana yang cukup besar, program ini akan melibatkan pelaku usaha lokal dan petani sebagai penyedia bahan pangan,” ujar Deni.
Salah satu yayasan yang terlibat dalam pengelolaan program ini adalah Yayasan Bisukma Bangun Bangsa, yang diketahui telah memulai operasional dapur MBG dengan kapasitas ribuan porsi makanan setiap hari, bekerja sama dengan UMKM serta institusi pendidikan lokal.
Meskipun demikian, sejumlah pihak menyarankan agar pengelolaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat besarnya dana yang digelontorkan. Rata-rata, setiap titik SPPG akan menerima anggaran sekitar Rp 10 miliar.
Sementara itu, data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Tapanuli Utara masih berada pada angka 27,4 persen hingga akhir 2023, jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat persoalan gizi anak tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga edukasi keluarga dan akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Pemerintah Kabupaten menyatakan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dan memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Harapannya, kehadiran SPPG dapat menjadi langkah nyata dalam menurunkan angka stunting dan membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara
Tanggal Publikasi: 19 Juni 2025
