Polemik Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Way Dente, Diduga Libatkan Oknum Dinas dan Kios Surya Tani
Tulang Bawang, Lampung- Petani di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tengah menghadapi polemik serius terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Keluhan ini kian memuncak ketika para petani harus menyetor uang terlebih dahulu kepada Kios Surya Tani, yang bertugas sebagai penyalur pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Kamis [23/01/25]
Selain proses yang berbelit, harga pupuk bersubsidi yang ditawarkan juga jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa petani yang ditemui tim Media Putra Bhayangkara (MPB) menyatakan kekecewaannya karena pupuk yang seharusnya mendukung produktivitas mereka kini menjadi beban tambahan.
Menanggapi keresahan ini, Kepala Kampung Way Dente bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mitra Tani menggelar musyawarah bersama pengurus dari 12 kelompok tani. Musyawarah ini turut dihadiri pihak Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Dente Teladas serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat.
Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa distribusi pupuk bersubsidi akan dikelola langsung oleh Gapoktan Mitra Tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari 12 kelompok tani. Tujuannya agar distribusi pupuk lebih tepat sasaran dan tepat waktu, sesuai kebutuhan para petani.
Namun, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui Gapoktan sejak tahun 2024 hingga 23 Januari 2025 menghadapi banyak kendala. Ketua Gapoktan Mitra Tani, Rio Saputra, mengungkapkan bahwa terdapat dugaan campur tangan oknum dari Dinas Pertanian yang sengaja mempertahankan keberadaan Kios Surya Tani sebagai penyalur utama, meski banyak dikeluhkan oleh petani.
“Kami sudah berusaha agar distribusi pupuk bersubsidi lebih transparan dan tepat sasaran melalui Gapoktan, tetapi selalu ada hambatan dari pihak tertentu,” ungkap Rio kepada tim MPB di sekretariat Gapoktan Mitra Tani.
Para petani dan Gapoktan berharap pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat dalam polemik ini. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat menghambat pencapaian program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi, demi mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
(Tim Media Putra Bhayangkara)
