Petani Desa Pangkal Mas Desak Transparansi Dana Bantuan Lahan Rawa
MESUJI – Dugaan penyelewengan dana bantuan optimalisasi lahan rawa di Desa Pangkal Mas, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, memunculkan keresahan di kalangan petani. Berdasarkan laporan Tribun Pasee pada 5 November 2024, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebelumnya, Darman Sawut, diduga menyelewengkan dana sebesar Rp477 juta yang dialokasikan untuk lahan seluas 530 hektar. Sabtu [08/02/25]
Seharusnya, bantuan sebesar Rp900 ribu per hektar diterima langsung oleh petani. Namun, sejumlah petani mengaku hanya menerima Rp500 ribu per hektar, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan pengelolaan dana di Gapoktan Desa Pangkal Mas.
Ketua Baru Tak Tahu-Menahu Soal Dana
Ketua Gapoktan saat ini, Didi, yang telah menjabat selama delapan bulan, mengaku tidak mengetahui rincian terkait pengelolaan dana pada periode sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa saat serah terima jabatan (sertijab), ia tidak menerima pembukuan lengkap dari pengurus lama, dan saldo kas Gapoktan dilaporkan nol.
“Saat sertijab, memang ada berita acara, tapi bentuk fisik pembukuan tidak pernah saya terima. Hingga saat ini, tidak ada laporan terperinci yang diserahkan kepada saya,” ujar Didi.
Ketua Lama Membantah
Di sisi lain, mantan Ketua Gapoktan, Darman Sawut, membantah adanya penyelewengan. Menurutnya, seluruh dokumen sudah diserahkan saat sertijab, meskipun ia mengakui bahwa laporan yang diberikan tidak terperinci.
“Ada berita acara serah terima. Memang saat itu hanya berupa foto dokumen, tapi fisiknya entah di mana. Pembukuan detail memang tidak ada,” ungkap Sawut.
Ketiadaan pembukuan yang lengkap memunculkan dugaan bahwa laporan keuangan Gapoktan sebelumnya bersifat fiktif. Hal ini semakin menguatkan kekhawatiran para petani yang merasa hak mereka tidak dipenuhi.
Petani Minta Investigasi Mendalam
Para petani kini mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji untuk segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana ini. Mereka berharap ada transparansi dan keadilan terkait pengelolaan dana yang seharusnya mendukung kesejahteraan petani.
“Kami hanya ingin kejelasan. Jika memang ada penyimpangan, kami berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” ujar salah seorang petani.
Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dinas Pertanian dan pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini dan mengembalikan kepercayaan para petani. [TIM007]
