Pengurus LMA Papua Tengah Periode 2026–2030 Resmi Dilantik di Nabire
NABIRE, Putrabhayangkara.id — Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Tengah bersama LMA kabupaten se-Papua Tengah periode 2026–2030 resmi dilantik di Aula LPP RRI Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (14/9/2026).
Pelantikan LMA Papua Tengah tersebut menjadi momentum memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga keamanan, perdamaian, serta mendukung pembangunan daerah. Kegiatan mengusung tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Maju.”
Sekitar 130 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat serta jajaran pengurus LMA yang dilantik.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Letkol (Tituler) Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum pemberian amanah dan tanggung jawab kepada para pengurus LMA.
“Pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial. Pelantikan merupakan pemberian amanah dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipercaya untuk melayani masyarakat,” tegas Lenis.
Ia meminta LMA di seluruh wilayah Papua Tengah aktif hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan konflik melalui pendekatan adat, dialog serta musyawarah.
Menurut Lenis, lembaga adat dan pemerintah harus membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. LMA, kata dia, harus memiliki semangat untuk melayani, mendamaikan, melindungi dan mengayomi masyarakat.
“Lembaga adat harus memiliki jiwa melayani, jiwa mendamaikan, jiwa melindungi, dan jiwa mengayomi masyarakat,” ujarnya.
Lenis juga mengingatkan pengurus LMA agar menjaga integritas dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Ia secara tegas meminta lembaga adat menjauhkan diri dari praktik korupsi, suap maupun kepentingan politik praktis.
“Jangan menjadi pemimpin yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Jangan pula menerima suap. Jangan sampai jabatan menjadi tempat mencari keuntungan,” katanya.
Menurutnya, LMA harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat adat serta menjaga netralitas lembaga di tengah dinamika politik.
Pada kesempatan yang sama, Korwil LMA Provinsi Papua Tengah Yona Kogoya membacakan deklarasi yang menegaskan komitmen LMA untuk membangun sinergi bersama pemerintah, TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam deklarasi tersebut, LMA Papua Tengah menyatakan dukungan terhadap program pemerintah dan Program Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kearifan lokal serta kelestarian lingkungan.
LMA juga berkomitmen ikut menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian di Papua Tengah dengan mengedepankan nilai adat, persaudaraan, musyawarah serta penyelesaian setiap persoalan secara damai.
Sementara itu, sambutan Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan, Marten Ukago, menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah.
Pemerintah daerah berharap LMA dapat menjalankan peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, LMA diharapkan turut berkontribusi dalam menjaga keamanan, melindungi budaya, mendukung pendidikan generasi muda serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
“LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” kata Marten saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah.
Pelantikan LMA Papua Tengah periode 2026–2030 tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, TNI-Polri dan masyarakat dalam mencegah konflik sosial maupun sengketa hak ulayat.
Lenis juga mendorong adanya pemetaan hak ulayat secara jelas agar masyarakat adat memperoleh kepastian sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah.
“Kalau pemerintah mempunyai program yang baik untuk rakyat, LMA harus membantu. Kalau ada persoalan di lapangan, LMA membantu menyelesaikannya,” tegas Lenis.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru, LMA Papua Tengah diharapkan semakin aktif menjalankan fungsi adat, memperkuat komunikasi dengan pemerintah serta berperan menjaga Papua Tengah tetap aman, damai dan kondusif.
Rangkaian kegiatan pelantikan ditutup dengan doa. Seluruh kegiatan berlangsung aman dan lancar.
MPB ABIRAYANTI
