Pemkab Taput Desak Percepatan Pemulihan Infrastruktur Pasca-Bencana, Jalan Kabupaten Jadi Perhatian
Siborongborong — Rabu 09 September 2026. Putrabhayangkara.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mendorong percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak dan terdampak bencana melalui penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas Pasca Bencana Sumatera Bidang Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan kerja antara Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., dengan Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian PU RI, Ir. Jarot Widyoko, beserta jajaran, di Siborongborong, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus koordinasi penanganan infrastruktur terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya pada sektor jalan, jembatan, irigasi dan sungai.
Bupati Jonius dalam pertemuan itu didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUTRHub) Kabupaten Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak.
Dalam pembahasan, sejumlah program penanganan yang telah berjalan menjadi perhatian. Salah satunya pemulihan akses Jalan Nasional ruas Tarutung–Tapanuli Tengah/Sibolga yang saat ini menjadi salah satu prioritas Kementerian PU.
Selain infrastruktur jalan nasional, perhatian juga diarahkan terhadap sektor irigasi. Dukungan pemerintah pusat melalui Program Optimasi Lahan (Oplah) disebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp42 miliar yang mencakup 32 lokasi.
Sementara itu, pada sektor jaringan air, kegiatan normalisasi dan penanganan fisik Sungai Aek Sarulla di Kecamatan Pahae Jae juga tengah berjalan.
Namun, Pemkab Taput menilai pemulihan infrastruktur belum cukup hanya mengandalkan penanganan jalan nasional dan jaringan irigasi. Sejumlah ruas jalan kabupaten yang terdampak bencana juga membutuhkan penanganan serius karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di daerah.
Bupati Jonius meminta agar kondisi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Pusat melalui dukungan anggaran yang memadai.
«“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah berjalan. Namun, Pemkab Tapanuli Utara masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan jalan kabupaten terdampak bencana, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Parmonangan, Adian Koting, Sipoholon, dan kawasan Pahae,” ujar Bupati.»
Menurutnya, pemulihan jalan kabupaten bukan hanya menyangkut perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan konektivitas antarwilayah serta mendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi pasca-bencana.
Usulan tersebut mendapat respons dari Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU Kementerian PU RI, Ir. Jarot Widyoko.
Jarot mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Tapanuli Utara dalam menyampaikan kondisi serta kebutuhan prioritas daerah. Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa dan dikoordinasikan ke tingkat pemerintah pusat untuk diupayakan penanganannya secara bertahap.
Koordinasi antara Pemkab Taput dan Satgas Kementerian PU tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah dapat masuk dalam skala prioritas penanganan pasca-bencana.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, sehingga pemulihan akses masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Percepatan pemulihan infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi jalan, jembatan, irigasi dan sungai, tetapi juga mempercepat pemulihan aktivitas sosial serta roda perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Tapanuli Utara yang terdampak bencana.
Frish. H. Silaban
