Pemkab Batang Hari Lagi Disorot. Syaiful, S.H: Tidak Ada Kompromi Soal Gaji Yang Belum Dibayar
Jambi, (putrabhayangkara.id) – Lagi-lagi Syaiful soroti Pemkab Batang Hari, dalam orasi tunggal kemaren Syaiful menduga Pemkab Batang Hari menduga seolah-olah tutup mata terhadap hak dasar perangkat Desa, BPD, Guru Pami, Guru Paud, pegawai Syara’ dan lain-lainnya, yang belum dibayar tahun 2025-2026. Sehingga Persoalan hak dasar ini hingga kini belum juga ada kepastian. Syaiful saat disambangi menyebutkan, bahwa ada fakta baru, bermunculan soal issu akan dibayar oleh Pemda Batang Hari tapi masih tidak ada kepastian dan simpang siur, pasalnya tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Batang Hari. Selasa, (14/042026).
” Terhadap ini, Saya selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan yang juga merupakan Praktisi Hukum, kita harus tetap tegak lurus mengkawal dan memonitor apaun perkembangannya, agar hak-hak masyarakat terbayarkan (lunas) tanpa kompromi untuk menunda pembayaran. Siapapun yang memiliki hak atas gaji tersebut mereka harus terima sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam ABPD tahun 2025.” tegasnya.
” Issu yang saya dapat, adanya pertemuan perwakilan Organisasi APDESI, PABPDSI dan PPDI dengan Bupati Batang Hari dan jajaran. Terkait hal itu, disini saya tegaskan bahwa organisasi tidak bisa mewakili apalagi memutuskan soal gaji pemdes dan lain-lainnya, apakah para perangkat Desa mau terima keputusan pembayaran 1 bulan gaji tahun 2026 ?
Apakah guru pami, guru paud menerima keputusan itu kan belum tentu menerima, apalagi tanpa musyawarah. Inikan hak (gaji) individu berdasarkan SK mereka masing-masing bukan persoalan internal organisasi.” tandasnya.
” Ada 110 Desa yang menunggu kepastian, ini menyangkut hak mereka (gaji) maupun operasional kantor desa, dalam APBDes bukan hanya gaji perangkat desa tapi juga ada hak guru pami, guru paud, pegawai syara’ yang menanti kepastian. Lebih miris lagi ada guru paud di kelurahan yang mengeluhkan gaji belum diterima sebanyak 14 bulan gaji. Dan Audit dari BPK RI Perwakilan Jambi masih berjalan di Batang Hari (APBD tahun 2025) saya akan kawal dan saya harap semua pihak ikut memantau dan mengkawal proses audit dan tentu harapannya transparan tanpa ada rekayasa sedikitpun. Harapan kita BPK RI Perwakilan Jambi teliti betul laporan soal gaji ini.” Harapnya. (Jhon.T)
