Nabire Kondusif”, Hari HAM Sedunia, Aksi Massa Pilih Dama, Kapolre Nabire dan DPR Papua Tengah Beri Apresiasi
Media Putra Bhayangkara.id, Nabire (Papua Tengah), Momentum peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) tepatnya, Rabu (10/12/2025),dimanfaatkan masyarakat Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT). Aksi 🏃💨💨 damai dan diterima langsung oleh para anggota DPR Papua Tengah di kantor dewan.
Perwakilan anggota DPR Papua Tengah dihadiri langsung11orang, untuk menerima aspirasi massa, diantaranya:
1. Bpk. Piter Worabai
2. Bpk. Henes Sondegau
3. Bpk. Julius Miggoni
4. Bpk. Anis Labene
5. Bpk. Jimy Patabang
6. Bpk. Gabriel Wakerkwa
7. Ibu Naomi Kotouki
8. Ibu Damiana Teisege
9. Ibu Stela Misiro
10. Bpk. Herman Enumbi
11. Bpk. Fransiskus Magai
Kehadiran perwakilan anggota dewan ini menunjukkan komitmen DPR Papua Tengah dalam membuka ruang dialog serta menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan terbuka.
Penyampaian Aspirasi yang disuarakan oleh massa, tentunya Akan Diteruskan ke Pemerintah dan Kementerian Terkait
Anggota DPR Papua Tengah Anis Labene menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada lembaga yang berwenang, mulai dari Gubernur Papua Tengah hingga kementerian terkait seperti Kemenko Polhukam dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Kami menyambut baik aspirasi ini. Jika harus dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, kami DPR siap menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur dan kementerian terkait. Itu adalah tugas kami sebagai wakil rakyat,” ujar Anis.
Ditambahkan “Anis Labene juga memberikan apresiasi kepada Polres Nabire atas tindakan humanis dan terukur dalam mengawal Aksi massa.
“Momentum seperti ini sering berpotensi menimbulkan kekacauan, tetapi Polres Nabire menunjukkan langkah yang sangat bijak. Kami DPR mengawal bersama sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan penuh martabat dan kembali dengan damai,” ujarnya.
Penjelasan Ibu Naomi Kotouki dari Komisi V DPR Papua Tengah
Lebih lanjut Ibu Naomi Kotouki menjelaskan, “dinamika yang terjadi mengenai long march di salah satu titik aksi. Menurutnya, keputusan untuk mengizinkan long march di titik Karang merupakan kebijakan situasional.
“Sementara , Di titik Pasar Karang, massa bersikeras ingin long march. Jika kami terus menahan, waktu akan habis dan potensi kericuhan meningkat. Jadi kami turun langsung, berkoordinasi dengan Polres untuk mengawal mereka hingga kantor DPR agar tetap aman,” jelas Naomi Kotouki.
Ia menegaskan bahwa aksi tetap terkendali karena korlap memberikan identitas resmi sebagai jaminan pengendalian massa.
Hal senada ditegaskan Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K, bahwa penyesuaian taktis dilakukan berdasarkan situasi nyata di lapangan.
“Rencana awal mungkin tanpa long march, tetapi dinamika lapangan berbeda. Keputusan mengawal long march diambil agar aspirasi tetap tersampaikan dan keamanan tetap terjaga,” Tegas Kapolres
Kapolres menyebut bahwa koordinasi antara DPR dan kepolisian berjalan baik dan menjadi pembelajaran untuk aksi ke depan.
Anis Labene menambahkan” bahwa isu pelanggaran HAM di Papua Tengah sering menjadi siklus tahunan dan perlu ditangani melalui kerja bersama lintas lembaga.”Tambahnya “.
Disisi lain, Naomi Kotouki menjelaskan” perkembangan Pansus yang saat ini sedang memproses data dari kabupaten/kota untuk kemudian diteruskan ke DPR RI agar ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.”Jelasnya “.
DPR Papua Tengah dan Polres Nabire menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan aksi ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialogis, humanis, dan kolaboratif adalah kunci menjaga kedamaian di Papua Tengah. Dengan sinergi yang semakin kuat, setiap aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara aman, teratur, dan bermartabat.
Papua Tengah diharapkan terus berkembang sebagai rumah bersama yang aman dan berkeadilan, tempat setiap suara dihargai dan setiap persoalan diselesaikan melalui dialog dan kerja sama — bukan konflik.”Tutupnya ”
(Tim/MPB/Nabire)
