LMPP Jambi: Mampukah Kapolda Baru Memberantas “PETI” dan Pombensin Nakal di Jambi
Oleh: Ketua LMPP Jambi. Attan.
Jambi, (putrabhayangkara.id) – Minggu, 04/10/2026. Pergantian pucuk pimpinan Polda Jambi selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat. Bukan sekadar serah terima jabatan, melainkan harapan baru agar persoalan yang menumpuk di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah segera terurai.
Kali ini, pertanyaan yang bergema di setiap sudut masyarakat: Mampukah Kapolda yang baru menyelesaikan dua persoalan besar yang selama ini meresahkan? Yaitu dugaan praktik “PETI” — tambang ilegal yang merusak alam, serta dugaan penyimpangan di sektor bahan bakar minyak yang kami sebut “Pombensin Nakal”.
Pertama, persoalan PETI yang tak kunjung habis.
Tambang batu bara dan tambang ilegal lainnya di Jambi bukan rahasia umum. Di mana-mana terlihat tanah terbuka, hutan gundul, sungai keruh, dan aliran sungai yang dulunya bening kini berwarna hitam kecokelatan. Sungai Batanghari, nadi kehidupan masyarakat Jambi, perlahan kehilangan kejernihannya. Ikan semakin sulit didapat. Warga yang tinggal di tepian sungai mengeluh air tak lagi layak pakai.
Namun, siapa yang bertanggung jawab? Pihak yang seharusnya menindak terkesan tertutup. Ada dugaan kuat bahwa oknum tertentu ikut menikmati hasil dari kerusakan itu. Peti beroperasi seolah punya “pelindung”, sehingga teguran saja tak cukup — harus ada tindakan tegas, penindakan nyata, dan penahanan bagi pelaku utama maupun pelindungnya.
Kedua, “Pombensin Nakal” yang merugikan rakyat.
Persoalan ini juga tak kalah menyakitkan. Masyarakat merasakan sendiri: pasokan bahan bakar tidak merata, harga melonjak di tingkat pengecer, sementara yang mendapatkan keuntungan justru kelompok tertentu. Ada dugaan kuat bahwa penyaluran BBM tidak transparan, terindikasi lebih mengutamakan kepentingan para pelaksana, penyalur, atau pihak tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Apalagi di momen tertentu, masyarakat susah mendapatkan BBM subsidi jenis solar, apakah para pelaku tambang atau para kontraktor juga memakai BBM bersubsidi, saya rasa ini adalah PR kita bersama dan PR bapak Kapolda yang baru.
Masyarakat bertanya: Mengapa stok sering kos di tempat yang membutuhkan, sementara di tempat lain melimpah?. Siapa yang mengatur aliran BBM ini? Apakah ada dugaan keterlibatan pihak terkait?, namun belum ada yang diusut tuntas.
Kepada Kapolda yang baru, kami ucapkan selamat datang.
Kami tidak meminta janji manis. Kami meminta tindakan nyata.
Bapak Kapolda, tolong buka lembaran baru. Perintahkan tim khusus untuk mengusut tuntas jaringan PETI di seluruh wilayah Jambi. Jangan biarkan satu pun pelaku lepas, sekalipun mereka orang berpengaruh.
-Bapak Kapolda, perintahkan pula pemeriksaan menyeluruh atas dugaan penyimpangan penyaluran BBM. Siapa yang mengatur pembagian kuota? Siapa yang diuntungkan? Jika ada yang bermain di balik layar, tarik ke permukaan!
Kami sadar, tugas ini tidak mudah. Bisa jadi ada risiko, bisa jadi ada tekanan. Namun, itulah beratnya amanah yang Bapak emban. Masyarakat Jambi tidak buta, kami melihat dan mencatat setiap langkah yang Bapak ambil.
Mampukah Kapolda yang baru?
Jawabannya tergantung pada keberanian memegang teguh kebenaran tanpa pandang bulu. Jika Kapolda berani bersih-bersih tanpa melihat siapa yang bersalah, maka Jambi akan lebih baik. Jika sebaliknya, maka kepercayaan masyarakat akan hilang begitu saja.
LMPP siap mengawasi setiap langkah. Kami tidak akan diam melihat kerusakan alam dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat Jambi. Selamat bertugas, Bapak Kapolda. Semoga Bapak mampu menjawab harapan kami semua. (Jhon.T)
