Kedepankan Dialog, Kapolres Nabire Ajak Stakeholder Duduk Bersama Atasi Persoalan Tambang
Media Putra Bhayangkara.id, NABIRE (Papua Tengah), Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung kepastian hukum dan stabilitas sosial terkait aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Dalam pertemuan bersama insan pers di Ruang Rapat Polres Nabire, Rabu (18/2), ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengubah tantangan menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Kapolres mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apa pun bagi aktivitas tambang liar. Ia menekankan bahwa Polri bekerja berlandaskan regulasi negara dan arahan Presiden RI guna memastikan sumber daya alam dikelola secara sah.
”Secara hukum negara, aktivitas pertambangan harus mengikuti regulasi yang berlaku. Namun, kami juga memahami adanya faktor kompleks di lapangan, seperti keberadaan hak ulayat,” ujar Kapolres.
Membangun Jembatan Antara Adat dan Regulasi
Kapolres mengakui bahwa tantangan utama di Nabire adalah penyelarasan antara hak ulayat masyarakat adat dengan aturan hukum formal. Untuk menghindari konflik sosial dan potensi pungutan liar oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, ia mendorong langkah-langkah konkret:
Percepatan IPR: Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas warga memiliki payung hukum yang jelas.
Pendekatan Persuasif: Mengedepankan edukasi dan dialog bersama tokoh adat daripada sekadar penegakan hukum yang kaku.
Keamanan Terpadu: Bersinergi dengan TNI untuk menjaga situasi kondusif di area pertambangan.
Sinergi Bersama Media dan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Samuel juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman komunikasi yang sempat terjadi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pers adalah mitra strategis yang dilindungi undang-undang.
”Klarifikasi dan komunikasi yang kami bangun bukan untuk intimidasi, melainkan untuk memperjelas duduk perkara agar informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan berimbang,” tambahnya.
Harapan ke Depan, Polres Nabire mengajak pemerintah daerah, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk “duduk bersama”. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komunikasi yang terbuka, diharapkan sektor pertambangan di Papua Tengah dapat berjalan tertib, aman dari konflik, dan mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
(MPB/Kord/PT)
