Jalan Lintas Peranap – Air Molek Rusak Parah, Bukti Kegagalan Pemerintah dalam mengelola Infrastruktur
Indragiri Hulu Riau, Putra Bhayangkara. id, Jalan lintas Peranap – Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang menjadi jalur utama penghubung beberapa Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu dan antar Kabupaten, maupun antar Provinsi , yaitu antar Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, kini berada dalam kondisi yang sangat memperihatinkan, kerusakan yang semakin parah akibat aktivitas truk truk tronton pengangkut batu bara, seolah tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah.
Sebagai jalur vital bagi masyarakat, kondisi jalan ini seharusnya menjadi prioritas perbaikan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, namun yang terjadi sebaliknya, kerusakan jalan seolah-olah dibiarkan dan aktivitas truk dengan muatan melebihi tonase terus berlangsung tanpa pengawasan yang ketat.
Menurut pemantauan Media Putra Bhayangkara di lapangan, banyak titik jalan yang mengalami kerusakan berat, mulai dari aspal yang mengelupas, hingga lubang lubang dalam, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan fatal, pengguna jalan mengeluh dengan kondisi ini, tetapi tanggapan dari Pemerintah nyaris tidak terdengar,
” Jalan rusak ini bukan karena faktor alam, tapi karena setiap hari dilewati puluhan bahkan mungkin ratusan truk pengangkut batu bara yang tonasenya melebihi kapasitas jalan, kami sebagai warga sudah sering mengeluh dengan kondisi jalan seperti ini, tapi sepertinya Pemerintah pura pura tidak tahu, ” kata salah seorang supir angkutan umum yang setiap hari harus berjibaku dengan kondisi jalan yang buruk.
Ketidakmampuan Pemerintah dalam menangani persoalan ini patut dipertanyakan, mengapa truk truk pengangkut batu bara dibiarkan merusak infrastruktur tanpa ada regulasi yang jelas ?Mengapa tidak ada pengawas ketat terhadap tonase kendaraan yang melintas ? , dan yang lebih ironisnya, mengapa anggaran perbaikan jalan selalu tidak cukup ?, dan kemana perginya dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) padahal aktivitas tambang terus menghasilkan keuntungan besar.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten harus segera bertindak, jika tidak masyarakat berhak mempertanyakan keberpihakan mereka, apakah mereka bekerja untuk rakyat, atau hanya melayani kepentingan pengusaha tambang, jika masalah ini terus dibiarkan, bukan hanya jalan yang semakin hancur, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah yang akan semakin hancur ” Jika hujan jalanan berlumpur, jika panas jalanan berdebu, jelas mengganggu aktivitas kami, terkadang kami telat sampai di sekolah, dan baju kami kotor kena cipratan lumpur, dan kotor kena debu, inilah derita anak negeri, ” ucap salah seorang pelajar SMP Negeri Sungai Lala.
teguh mpb. id riau
