Humbahas Dikejar Deadline Pembentukan Tim Siber, Mendagri Warning Soal Ancaman Kebocoran Data
Doloksanggul – Selasa 12 Agustus 2025
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kini dikejar tenggat waktu pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), sesuai instruksi Mendagri Tito Karnavian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tim ini wajib terbentuk paling lambat 30 September 2025 guna mengantisipasi ancaman kebocoran data dan serangan siber di lingkungan pemerintahan daerah.
Rapat Koordinasi via Zoom, dipimpin Mendagri dan diikuti seluruh kepala daerah. Humbahas diwakili Sekda Chiristison Rudianto Marbun bersama dinas terkait dari Kantor Bupati Humbahas. Rakor juga membahas pengendalian inflasi, percepatan pertumbuhan ekonomi, fasilitasi sertifikasi halal, dan evaluasi dukungan daerah terhadap program nasional 3 juta rumah.
Tito menegaskan, kebocoran data bukan sekadar urusan privasi, tapi bisa mengganggu logistik, distribusi, dan kebijakan harga. “Bentuk dulu timnya, pilih SDM yang paham IT, siapkan anggaran. Jangan lewat dari 30 September,” tegasnya.
Arahan itu diperkuat Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol A. Rachmad Wibowo, yang menyebut pembentukan TTIS adalah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung digitalisasi layanan publik.
Meski begitu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi Pemkab Humbahas terkait kesiapan SDM, anggaran, dan infrastruktur untuk membentuk TTIS. Padahal, ancaman siber di pemerintahan daerah belakangan meningkat, termasuk kebocoran dokumen internal di beberapa daerah di Sumut.
Selain isu siber, Mendagri juga mendorong percepatan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Produk halal dinilai menjadi sektor strategis dengan peluang ekonomi besar dan bisa menopang stabilitas harga. Humbahas sendiri belum merilis data berapa banyak UMK yang telah memiliki sertifikat halal.
Soal inflasi, Mendagri menekankan perlunya strategi konkret di setiap daerah. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Sumut per Juli 2025 berada di kisaran 3,12%, dengan harga beras dan cabai masih menjadi pemicu utama. Humbahas dituntut menekan angka ini melalui penguatan distribusi dan ketersediaan stok pangan.
Dengan waktu kurang dari dua bulan, PR Humbahas jelas menumpuk: membentuk TTIS sesuai regulasi, menekan inflasi, mempercepat sertifikasi halal UMK, dan berkontribusi pada program 3 juta rumah. Apakah semua target ini bisa terpenuhi sebelum deadline? Waktu yang akan menjawab.
Sumber informasi ini disampaikan langsung oleh Dinas Kominfo Humbang Hasundutan kepada awak media saat dikonfirmasi di Kantor Diskominfo, Selasa (12/8/2025).
Frish H. Silaban
Media Putra Bhayangkara Tapanuli Raya
