HMI Sampang Desak Audit Total KONI, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Dana Tunjangan
Sampang putrabhayangkara – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sampang melontarkan kecaman keras terhadap dugaan penggelapan dana tunjangan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sampang. Dugaan tersebut dinilai mencederai prinsip tata kelola organisasi yang seharusnya bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Ketua HMI Cabang Sampang, Nur Hasim, menegaskan bahwa dana tunjangan pengurus KONI bersumber dari anggaran negara yang semestinya dimanfaatkan untuk kemajuan olahraga daerah. Jika benar terjadi penyimpangan, hal itu tidak hanya merugikan pihak yang berhak menerima, tetapi juga berdampak langsung pada terhambatnya pembinaan atlet serta merosotnya prestasi olahraga di Sampang.
“Dana publik harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Dugaan penyalahgunaan ini adalah persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar Nur Hasim.
Ia menilai, perlu ada langkah konkret dari instansi terkait untuk mengungkap persoalan tersebut secara terang-benderang. HMI mendesak agar dilakukan audit internal menyeluruh dan terbuka terhadap seluruh pengelolaan keuangan KONI Sampang.
Menurutnya, audit menjadi pintu masuk penting untuk memastikan alur penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta menghadirkan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
Lebih lanjut, Nur Hasim menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik penggelapan atau penyalahgunaan dana publik, kata dia, harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.
“Tindakan tegas dibutuhkan, bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai peringatan bagi seluruh lembaga pengelola anggaran publik, khususnya di sektor olahraga,” tegasnya.
HMI Cabang Sampang, lanjut Nur Hasim, berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan, HMI akan tetap berada di garis depan dalam mengawasi kebijakan publik.
“Kami akan terus mengawal tata kelola pemerintahan dan lembaga daerah agar berjalan bersih, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KONI Sampang, Abdul Wasik, belum memberikan keterangan lebih lanjut. Saat dikonfirmasi, ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih tanpa menanggapi substansi persoalan yang disorot.
15 januari 2026.(Mahrus Ali)
