Hari Kedua Perlinsos Digital, Pemkab Taput Perkuat Agen Desa untuk Wujudkan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
TAPANULI UTARA, Jumat 12 Juni 2026.
PUTRABHAYANGKARA.ID
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mempercepat implementasi digitalisasi bantuan sosial sebagai bagian dari program percontohan nasional berbasis teknologi. Memasuki hari kedua pelaksanaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kembali menggelar Sosialisasi, Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial, serta Penguatan Kapasitas Agen Pendamping Tingkat Desa secara serentak di Kecamatan Simangumban dan Kecamatan Pahae Jae, Jumat (12/6/2026).
Program ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis teknologi melalui sistem Perlinsos Digital yang mengandalkan pemindaian biometrik dan integrasi dengan pangkalan data nasional. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta meminimalkan potensi kesalahan data.
Kegiatan di Kantor Camat Simangumban dipimpin langsung oleh Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom. Sementara pelaksanaan di Kecamatan Pahae Jae melibatkan berbagai unsur pendamping sosial, perangkat kecamatan, serta agen pendamping tingkat desa yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam implementasi Perlinsos Digital di tengah masyarakat.
Menurut Rafles Sergius Gultom, Kabupaten Tapanuli Utara mendapat kepercayaan sebagai daerah percontohan atau pilot project pemanfaatan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang harus diperkuat sejak awal.
“Digitalisasi bantuan sosial ini bertujuan agar seluruh bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sistem ini memanfaatkan teknologi biometrik yang terhubung dengan pangkalan data nasional sehingga tingkat akurasi penerima manfaat semakin meningkat,” jelas Rafles.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran agen pendamping di tingkat desa. Oleh sebab itu, para agen dibekali dengan berbagai pengetahuan teknis serta pemahaman terkait mekanisme pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan sistem digital, tata cara verifikasi data penerima, hingga mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga memastikan bahwa program ini bersifat inklusif dan tidak akan mengecualikan masyarakat yang belum memiliki telepon pintar berbasis Android.
“Semua masyarakat tetap akan terlayani. Kehadiran agen pendamping menjadi solusi agar masyarakat yang belum memiliki akses teknologi tetap dapat memperoleh haknya secara mudah dan aman,” katanya.
Pemanfaatan teknologi dalam sistem Perlinsos Digital diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi serta mengurangi berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Melalui penguatan kapasitas agen pendamping tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ingin memastikan bahwa transformasi digital di sektor perlindungan sosial tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa secara menyeluruh.
Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung modernisasi pelayanan publik yang berbasis data dan teknologi. Upaya tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Selain membangun sistem yang lebih modern, pemerintah juga berharap kehadiran Perlinsos Digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam perlindungan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
Dengan dukungan seluruh pihak, termasuk perangkat desa, agen pendamping, serta masyarakat penerima manfaat, implementasi Perlinsos Digital di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat menjadi model yang berhasil dan dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai daerah lainnya.
Keberhasilan program ini nantinya bukan hanya menjadi capaian daerah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi pelayanan perlindungan sosial berbasis digital di Indonesia.
Diterbitkan Media Putra Bhayangkara ID
( Frish. H. Silaban )
