Gerakan Pangan Murah Humbahas: 6 Ton Beras, Ribuan Telur, dan Pertanyaan Soal Efektivitas

Doloksanggul – Rabu 27 Agustus 2025

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) selama tiga hari, 25–27 Agustus 2025, di tiga lokasi berbeda: Terminal Doloksanggul, Kantor Camat Paranginan, dan Kantor Camat Sijamapolang. Program ini diklaim sebagai langkah pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Namun, di balik semarak kegiatan dan kehadiran pejabat daerah, muncul sejumlah pertanyaan kritis: apakah GPM benar-benar efektif menahan gejolak harga pasar, atau sekadar aksi seremonial dengan dampak terbatas?

Latar Belakang: Inflasi dan Ketahanan Pangan

Kenaikan harga pangan menjadi salah satu isu paling krusial di daerah. Data Badan Pangan Nasional mencatat bahwa harga beras, gula, dan telur sering mengalami fluktuasi yang cukup tajam, terutama menjelang musim paceklik dan hari-hari besar keagamaan.

Di Humbahas, pasokan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog disebut masih rendah. Situasi ini memicu kekhawatiran akan daya beli masyarakat kecil, terutama petani dan buruh harian yang sangat rentan terhadap lonjakan harga.

Pemerintah Kabupaten Humbahas pun merespons dengan menggelar GPM. Kegiatan ini didukung Badan Pangan Nasional, Bulog, Bank Indonesia Cabang Sibolga, serta pelaku usaha lokal. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba ST MM, yang mewakili Bupati Humbahas saat pembukaan, menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah daerah.

“Melalui GPM, masyarakat bisa memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Ini bagian dari sinergi untuk menjaga kestabilan harga, terutama beras, gula, dan telur,” ujarnya dalam sambutan di Terminal Doloksanggul.

Data Penyaluran: Angka dan Realitas

Selama dua hari pertama, GPM mencatat penyaluran pangan dengan volume yang cukup signifikan, meski relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan seluruh kabupaten.

Terminal Doloksanggul (25 Agustus 2025):
655 zak beras (sekitar 3,2 ton), 100 kg gula, dan 185 papan telur.

Paranginan (26 Agustus 2025):
561 zak beras (sekitar 2,8 ton), 150 kg gula, dan 285 papan telur.

Jika digabungkan, total sementara mencapai 1.216 zak beras (sekitar 6 ton), 250 kg gula, dan 470 papan telur. Bila dikonversi, 470 papan telur setara dengan 14.100 butir.

Sayangnya, data penyaluran hari terakhir di Kecamatan Sijamapolang (27 Agustus 2025) belum dipublikasikan secara resmi. Celah data ini memunculkan pertanyaan transparansi, karena masyarakat berhak mengetahui seberapa besar sebenarnya barang yang disalurkan pemerintah di lapangan.

Siapa yang Diuntungkan?

Pertanyaan mendasar adalah: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan oleh GPM?

Jika diasumsikan satu rumah tangga hanya mendapat satu zak beras (5 kg), maka total penerima beras di dua lokasi hanyalah 1.216 rumah tangga. Dengan populasi Humbahas yang mencapai lebih dari 190 ribu jiwa, angka ini sangat kecil—kurang dari 1 persen rumah tangga.

Apalagi, tidak ada kejelasan mengenai mekanisme distribusi: apakah ada pembatasan pembelian per orang, apakah pedagang boleh membeli dalam jumlah besar, atau apakah benar program ini menyasar keluarga miskin?

Tanpa pengawasan ketat, program pangan murah berisiko justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membeli dalam jumlah banyak dan menjual kembali dengan harga pasar. Dalam konteks ini, tujuan menekan harga justru bisa berbalik arah, menciptakan celah spekulasi.

Dampak ke Harga Pasar

Dari pantauan singkat beberapa pedagang pasar tradisional di Doloksanggul, harga beras memang sempat menurun Rp 200–300 per kilogram sehari setelah GPM digelar. Namun penurunan ini tidak berlangsung lama; dalam dua hari harga kembali ke posisi semula.

Efek serupa terjadi di Paranginan: harga telur turun tipis, namun tidak bertahan lebih dari satu hari. Pedagang menilai, volume barang yang dijual pemerintah terlalu kecil untuk benar-benar memengaruhi harga pasar.

“Kalau beras cuma beberapa ton, paling sehari habis. Setelah itu ya harga kembali normal. Bagi pedagang, ini bukan solusi jangka panjang,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebut namanya.

Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek lain yang patut dikritisi adalah transparansi data. Hingga kini, belum ada laporan resmi berapa harga jual barang di GPM dibandingkan harga pasar. Misalnya, beras SPHP biasanya dijual Rp 10.600 per kilogram. Apakah harga itu benar diterapkan di Humbahas, atau ada selisih karena biaya transportasi dan distribusi?

Selain itu, publik juga belum mendapat informasi siapa saja penerima manfaat. Apakah ada kuota khusus bagi warga miskin, atau distribusinya sekadar “siapa cepat dia dapat”?

Minimnya keterbukaan data membuka ruang bagi praktik penyelewengan, baik berupa resale oleh pedagang, maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.

Komitmen atau Sekadar Seremonial?

Secara normatif, GPM menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan. Namun bila dilihat dari sisi dampak, skala program ini masih jauh dari memadai untuk benar-benar menahan inflasi.

Dengan total beras hanya sekitar 6 ton, gula 250 kg, dan telur 14.100 butir, program ini ibarat “setetes air di lautan” jika dibandingkan kebutuhan pangan seluruh Humbahas. Tanpa keberlanjutan, volume besar, serta mekanisme distribusi yang tepat sasaran, GPM berisiko menjadi sekadar seremonial rutin yang digelar menjelang momen tertentu.

Butuh Evaluasi dan Perbaikan

Pengamat ekonomi daerah menilai, GPM seharusnya tidak berhenti pada penjualan murah, tetapi perlu disertai strategi distribusi jangka panjang. Di antaranya:

1. Penerapan kuota pembelian per KK untuk mencegah penimbunan.

2. Pendataan rumah tangga miskin agar sasaran tepat.

3. Voucher pangan murah yang hanya bisa ditebus warga tertentu.

4. Monitoring harga pasar sebelum dan sesudah GPM.

5. Transparansi harga dan volume distribusi untuk mencegah kecurangan.

Tanpa perbaikan sistemik, GPM hanya akan menjadi acara formalitas yang lebih banyak memberi nilai politik daripada manfaat nyata.

Gerakan Pangan Murah Humbahas memang berhasil menghadirkan pangan murah secara langsung di tengah masyarakat, dengan volume sekitar 6 ton beras, ratusan kilogram gula, dan belasan ribu butir telur. Program ini memberi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi inflasi pangan.

Namun, efektivitasnya masih patut dipertanyakan. Skala kecil, kurangnya transparansi, dan ketidakjelasan mekanisme distribusi membuat dampaknya terhadap harga pasar dan inflasi daerah sangat terbatas.

Pertanyaan kunci yang masih menggantung: apakah GPM Humbahas merupakan solusi struktural untuk melindungi daya beli masyarakat, atau hanya sekadar kilatan seremonial yang cepat redup setelah tenda-tenda ditutup?

Diterbitkan Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban