Gabungan Aktivis Lombok Barat Meminta Plt. Bupati Lobar Evaluasi Izin Kampus Bumi Gora
Lombok Barat — Gabungan Aktivis Lombok Barat secara tegas mendesak Plt. Bupati Lombok Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, serta proses perizinan pembangunan kawasan pendidikan di Lingkungan Menang, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Rabu (7/10/26).
Langkah ini diambil bukan sebagai bentuk penolakan terhadap dunia pendidikan, melainkan sebagai manifestasi komitmen pengawalan terhadap supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan kepentingan publik jangka panjang.
Asmuni, A.Ma., perwakilan Gabungan Aktivis Lombok Barat, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pembangunan agar tidak mencederai regulasi daerah, termasuk merujuk pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami tidak bersikap apriori terhadap dunia pendidikan. Namun, setiap investasi dan pembangunan wajib berpijak pada koridor hukum dan tata ruang yang sah. Apabila seluruh perizinannya telah sesuai prosedur, pemerintah seharusnya terbuka kepada publik. Jangan sampai simbol kemajuan pendidikan justru menyisakan persoalan administratif dan tata ruang,” ujar Asmuni Rabu (7/10/26).
Senada dengan hal tersebut, Erwin Ibrahim mendesak pemerintah daerah untuk bertindak objektif dan proaktif dalam verifikasi dokumen. Lebih jauh, Erwin menduga proyek pembangunan kampus Bumi Gora tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan mantan bupati yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, mengingat proses penerbitan izinnya berlangsung pada masa kepemimpinannya. Ia bahkan menduga adanya relasi khusus antara proyek tersebut dengan yayasan milik bupati yang bersangkutan.
“Kami meminta evaluasi berbasis instrumen hukum, bukan penghakiman sepihak. Dokumen harus dibuka terang-terangan, terlebih kami menduga ada benang merah perizinan ini dengan mantan bupati yang terkena OTT KPK karena izinnya terbit di era kepemimpinannya, serta dugaan afiliasi dengan yayasan miliknya. Jika dokumen lengkap dan sah, sampaikan secara transparan. Sebaliknya, bila ditemukan cacat prosedur atau pelanggaran, pemerintah wajib mengambil tindakan korektif sesuai mekanisme perundang-undangan,” tegas Erwin.
Sementara itu, Abdul Malik Ibrahim menyoroti tajam buruknya komunikasi sosial dan abainya pihak pengembang terhadap warga sekitar. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat setempat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi awal pembangunan. Warga bahkan telah melayangkan surat resmi agar diajak berkoordinasi, hingga mendatangi langsung lokasi proyek, namun seluruh aspirasi tersebut diabaikan begitu saja.
Selain menuntut adanya transparansi sejak tahap awal, Abdul Malik Ibrahim mendesak pihak proyek segera memasang pagar pengaman. Pagar ini dinilai mendesak agar aktivitas pembangunan tidak mengganggu kenyamanan warga, serta melindungi saluran drainase pertanian agar tidak tertimbun oleh material tanah dan semen proyek yang dapat memicu kerusakan ekosistem pertanian setempat.
Guna meredam polemik dan menegaskan asas keterbukaan informasi publik, Gabungan Aktivis Lombok Barat mendesak pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membuka dan mempublikasikan enam dokumen krusial berikut:
1. Status hukum dan bukti legalitas penguasaan lahan.
2. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
3. Dasar hukum dan kelengkapan dokumen penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait.
5. Dokumen perizinan lingkungan sesuai dengan skala dan jenis kegiatan.
6. Kejelasan dokumen pembiayaan apabila terdapat keterlibatan APBD, hibah, maupun fasilitasi pemerintah daerah.
Melalui langkah desakan ini, para aktivis menegaskan bahwa perjuangan mereka murni berorientasi pada kepastian hukum, penegakan aturan tata ruang, serta akuntabilitas publik.
“Prinsip kami sangat jelas, jika sesuai aturan, mari kita dukung bersama. Namun, jika terdapat kekeliruan, maka harus diperbaiki. Pembangunan apa pun, termasuk institusi pendidikan, tidak boleh kebal dari evaluasi hukum dan tata ruang,” pungkas Asmuni mewakili Gabungan Aktivis Lombok Barat.
Sebagai bentuk akumulasi kekecewaan atas diabaikannya berbagai tuntutan transparansi dan koordinasi tersebut, Gabungan Aktivis Lombok Barat bersama masyarakat setempat menyatakan sikap tegas dan akan segera melakukan penutupan secara langsung di lokasi proyek pembangunan kampus Bumi Gora dalam waktu dekat jika pemerintah daerah dan pihak pengembang tetap bungkam. (A)
