Forum Publik RSUD Doloksanggul: Warga Desak Perbaikan Sarana, Soroti Transparansi Pengelolaan

Doloksanggul – Senin 25 Agustus 2025

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Senin, 25 Agustus 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat utama rumah sakit ini dihadiri lintas pemangku kepentingan: pemerintah daerah, unsur kepolisian, kecamatan, kepala puskesmas, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi pers dan LSM.

Forum dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Humbang Hasundutan, Tua Marsatti Marbun, yang menekankan pentingnya forum semacam ini sebagai wadah mendengar aspirasi masyarakat. “Rumah sakit daerah bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Humbang Hasundutan. Masukan publik adalah vitamin, bahkan kritik keras sekalipun adalah obat untuk memperbaiki pelayanan,” tegasnya.

Hadirnya Banyak Pihak, Tingginya Ekspektasi

Selain Asisten Setdakab, forum juga dihadiri Kabag Organisasi, Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili Kabid Yankesmas, Kapolsek Doloksanggul, Sekretaris Camat Doloksanggul, Kepala Puskesmas Matiti, perwakilan Kepala Desa Bonanionan dan Pasaribu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan pers dan LSM.

Komposisi peserta forum cukup berwarna. Kehadiran aparat desa hingga tokoh agama memperlihatkan bahwa RSUD Doloksanggul bukan sekadar institusi pelayanan medis, melainkan simbol pelayanan publik yang menjadi barometer kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sejumlah peserta menyampaikan masukan konkret, mulai dari peningkatan sarana-prasarana, promosi layanan kesehatan, penguatan layanan prioritas, hingga penciptaan lingkungan rumah sakit yang nyaman bagi pasien maupun pengunjung.

Masalah Lama yang Kembali Disuarakan

Di balik masukan yang terkesan normatif, terselip persoalan mendasar yang sudah lama menghantui RSUD Doloksanggul: keterbatasan fasilitas medis, kekurangan tenaga spesialis, serta dugaan tunggakan pembayaran jasa tenaga kesehatan.

Beberapa tokoh masyarakat menyinggung secara halus persoalan keterlambatan pembayaran jasa medis yang sebelumnya sempat mencuat. Isu ini dianggap sangat krusial karena berimplikasi pada motivasi kerja tenaga medis. “Kalau dokter dan perawat tidak dibayar tepat waktu, bagaimana kita berharap pelayanan mereka maksimal?” ucap seorang tokoh masyarakat, yang memilih tidak disebutkan namanya.

Masukan lain datang dari perwakilan desa yang mengeluhkan masih minimnya promosi layanan. “Banyak warga tidak tahu RSUD sudah punya layanan tertentu. Akhirnya mereka lebih memilih berobat ke luar daerah,” kata Kepala Desa Pasaribu.

Tantangan BLUD: Antara Transparansi dan Realitas Lapangan

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Doloksanggul seharusnya lebih fleksibel dalam mengelola keuangan. Namun fleksibilitas tanpa transparansi bisa menjadi bumerang. Data keuangan BLUD, termasuk laporan neraca, arus kas, dan penggunaan anggaran, jarang dipublikasikan secara luas.

Kalangan LSM yang hadir menyoroti hal ini. “Forum konsultasi jangan hanya sebatas mendengar curhat masyarakat. Kami butuh komitmen RSUD untuk membuka laporan BLUD secara transparan, minimal dipublikasikan di website resmi,” tegas salah seorang aktivis LSM kesehatan.

Kritik tersebut tidak bisa dianggap enteng. Sebelumnya, RSUD Doloksanggul sempat menjadi sorotan DPRD terkait dugaan tunggakan jasa medis yang menumpuk dan keluhan pasien soal antrean panjang di IGD. Jika pola lama terus berulang, forum publik bisa dianggap sekadar seremonial tanpa tindak lanjut nyata.

Empat Isu Krusial dari Forum Publik

Dari jalannya forum, setidaknya ada empat isu krusial yang harus segera ditindaklanjuti manajemen RSUD Doloksanggul:

1. Sarana dan Prasarana: kebutuhan mendesak meliputi perbaikan ruang tunggu, fasilitas IGD, laboratorium, hingga ketersediaan alat medis canggih.

2. Promosi Layanan: masyarakat butuh informasi jelas soal layanan yang tersedia, termasuk jadwal dokter spesialis dan syarat pelayanan BPJS maupun umum.

3. Layanan Prioritas: mekanisme triase harus diperkuat agar pasien gawat darurat benar-benar mendapatkan layanan cepat tanpa terkendala birokrasi.

4. Lingkungan Nyaman: dari aspek sanitasi, parkir, hingga tata ruang rumah sakit yang masih jauh dari kata ideal.

Keempat poin ini tampak sederhana, namun jika ditangani serius, dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki citra RSUD yang sempat tercoreng.

Risiko Jika Masukan Publik Diabaikan

Pengabaian terhadap hasil forum publik bisa membawa risiko serius. Pertama, turunnya kepercayaan masyarakat yang berujung pada penurunan jumlah pasien. Kedua, pendapatan BLUD berkurang, memicu kembali tunggakan pembayaran tenaga kesehatan. Ketiga, potensi masalah keselamatan pasien jika sarana medis kritis tidak segera diperbaiki.

Kondisi ini bisa memicu tekanan politik dari DPRD maupun organisasi masyarakat, sebagaimana pernah terjadi pada 2023–2024, ketika isu jasa medis memicu aksi unjuk rasa di depan kantor bupati.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai langkah awal, manajemen RSUD perlu menerbitkan pernyataan resmi yang merangkum hasil forum, lengkap dengan timeline tindak lanjut. Audit cepat soal tunggakan jasa nakes juga wajib dilakukan agar isu lama tidak kembali menjadi bola panas.

Dalam jangka menengah, RSUD bisa membuat rencana pengadaan bertahap untuk sarana-prasarana prioritas, serta meluncurkan kampanye promosi layanan kesehatan melalui media lokal dan sosial media. Sedangkan untuk jangka panjang, manajemen perlu menyiapkan dashboard kinerja publik yang menampilkan indikator layanan, seperti waktu tunggu IGD, rasio dokter terhadap pasien, dan tingkat kepuasan masyarakat.

Forum Bukan Akhir, Tapi Awal

Forum konsultasi publik seharusnya tidak berhenti pada kegiatan tatap muka sehari. Ia harus menjadi pintu masuk menuju akuntabilitas berkelanjutan. Dengan kehadiran tokoh masyarakat, aparat desa, hingga LSM, publik kini punya ruang untuk terus menagih janji perbaikan.

Tua Marsatti Marbun dalam sambutannya menutup forum dengan pesan singkat: “Jangan hanya menuntut perubahan, tapi kawal bersama agar perubahan itu terjadi.”

Pesan itu terdengar idealis. Namun pada akhirnya, publik menunggu bukti nyata. Apakah RSUD Doloksanggul mampu mengubah masukan forum menjadi langkah konkret, atau sekadar menambah daftar panjang kegiatan seremonial tanpa jejak hasil.

Yang jelas, warga Humbang Hasundutan kini semakin sadar bahwa pelayanan rumah sakit adalah hak publik, bukan belas kasih. Dan forum publik kali ini—jika ditindaklanjuti dengan serius—dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki wajah layanan kesehatan di jantung kabupaten Humbang Hasundutan.

Diterbitkan Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban