Festival Kemudahan Usaha Mikro: Taput Tuan Rumah, UMKM Lokal Menuju Kelas Dunia
Jetun, Siborongborong – Jumat, 25 Juli 2025
Kabupaten Tapanuli Utara kembali menjadi sorotan nasional. Kali ini bukan karena kisah konflik atau pembangunan mangkrak, melainkan karena kepercayaan besar dari Pemerintah Pusat: menjadi tuan rumah Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun, Siborongborong.
Tak main-main, kegiatan ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh nasional, yakni Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Turut hadir pula Bupati se-Kawasan Danau Toba, serta anggota DPR RI dari Dapil Sumut II, Lamhot Sinaga.
Lebih dari 1.000 peserta memadati lokasi festival, terdiri dari 850 nasabah PNM (Permodalan Nasional Madani) dan 150 pelaku UMKM lokal dari Tapanuli Utara dan Toba. Sebuah ajang yang tak hanya simbolik, namun menjadi wahana konkret untuk penguatan legalitas usaha, pemberian sertifikasi, dan fasilitasi modal.
Bupati Taput: Momentum Emas UMKM Lokal
Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si, menyambut antusias kehadiran para tamu dan peserta.
> “Kami sangat bangga dan berbahagia atas penunjukan Taput sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional ini. Semoga melalui momentum ini, UMKM lokal semakin maju, terutama dalam hal legalitas dan pelindungan produk-produk khas seperti tenun ulos. Harapan kami, ini akan memberikan kesejahteraan lebih bagi para perajin kita,” tegasnya.
Ulos, kopi, kerajinan kayu, serta hasil tani unggulan Taput kini bukan lagi sekadar komoditas lokal, melainkan sedang dikawal menuju pengakuan nasional bahkan global.
Legalisasi Usaha Jadi Fokus: Presiden Turun Tangan
Dalam paparannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa legalitas dan akses permodalan adalah dua kendala utama yang terus dihadapi para pelaku UMKM. Namun, ia memastikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar kementerian tidak cuci tangan.
> “Meskipun kewenangan perizinan tidak langsung di tangan kami, tetapi kami bertanggung jawab mencarikan solusi lintas sektor bersama Kementerian Hukum dan HAM, BPOM, dan instansi lainnya. Kita harus bersinergi,” ujar Menteri Maman.
Ia mengungkap bahwa dalam empat bulan terakhir sejak festival ini dijalankan secara nasional, angka penerbitan izin usaha meningkat drastis hingga 80 persen, berkat kemudahan layanan dan sinergi antar-lembaga.
Kolaborasi Antar Kementerian dan 8.375 Sertifikasi Diterbitkan
Festival ini menjadi panggung peluncuran 8.375 sertifikasi dan fasilitasi bantuan modal usaha mikro. Capaian ini menempatkan Tapanuli Utara sebagai kabupaten pertama di Sumatera Utara yang mendapatkan fokus pelaksanaan program skala besar dari Kementerian UMKM.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Kementerian Hukum dan HAM juga menandai komitmen bersama untuk mendorong UMKM naik kelas, terutama dalam aspek hukum, perizinan, dan daya saing produk.
> “Arahan Presiden sangat jelas, program ini harus menyentuh langsung pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia, dan Taput menjadi titik berat pertama di Sumut sebagai bentuk komitmen itu,” ujar Menteri Maman.
Lamhot Sinaga: UMKM Danau Toba Butuh Perlindungan
Dalam sesi dialog, Lamhot Sinaga, politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi VII DPR RI, menyuarakan kebutuhan riil pelaku UMKM Danau Toba.
> “Masih banyak pelaku UMKM kita yang belum memiliki perlindungan hukum, belum terakses lembaga keuangan, dan belum mampu memperluas pasar. Festival ini adalah momentum strategis, jangan berhenti hanya pada seremonial,” serunya.
Catatan Redaksi: Taput Menuju Etalase Nasional UMKM?
Dipilihnya Tapanuli Utara sebagai titik awal peluncuran sertifikasi dan fasilitasi UMKM terbesar di Sumatera Utara menandakan kepercayaan politik dan administratif dari pusat terhadap daerah ini. Namun di balik euforia ini, masih perlu dipastikan bahwa:
Apakah pelaku UMKM yang belum terdaftar juga akan dijangkau?
Bagaimana monitoring efektivitas bantuan modal tersebut?
Apakah ada sistem pendampingan berkelanjutan?
Festival ini bukan titik akhir, tetapi awal dari reformasi struktural sektor mikro di daerah. Taput telah diberi panggung – kini tinggal bagaimana para pelaku lokal, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjaga dan mengembangkan momentum ini.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Redaksi MPB
Media Putra Bhayangkara
