Dorongan AI di Balik Pelantikan 47 Kepsek: Ambisi Digital di Jalan yang Belum Siap

 

TAPANULI UTARA, Jumat 01 Mei 2026. Putrabhayangkara.id

Pelantikan 47 kepala sekolah oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, membawa pesan yang terdengar progresif: pendidikan harus beradaptasi dengan kecerdasan buatan (AI).

Di atas kertas, arah itu tampak menjanjikan. Pendidikan digital, inovasi, dan efisiensi menjadi kata kunci yang diusung.

Namun, di lapangan, realitasnya belum sepenuhnya mendukung.

Dorongan AI ini, bagi sebagian kalangan, ibarat mengajak sekolah mengemudi mobil listrik di jalan yang belum beraspal.

Infrastruktur Dasar: Masalah yang Belum Selesai

Penelusuran di 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan satu persoalan utama yang belum teratasi: akses internet yang tidak stabil.

Di banyak sekolah, konektivitas masih menjadi hambatan harian.

Data lapangan mencatat:

Parmonangan: 85% SMP internet tidak stabil

Adian Koting: 89% SMP tidak stabil

Simangumban: 85% SMP tidak stabil

Garoga: 80% SMP tidak stabil

Purbatua: 80% SMP tidak stabil

Sementara di wilayah yang lebih berkembang:

Tarutung: 45% SMP masih bermasalah

Siborongborong: 40% SMP tidak stabil

Secara umum, mayoritas kecamatan berada pada kisaran: 60 hingga 85 persen sekolah dengan konektivitas yang belum memadai

Dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan AI bukan hanya sulit—tetapi berpotensi tidak relevan.

Kesenjangan Wilayah: Risiko Ketimpangan Baru

Data tersebut juga memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Sekolah di pusat kabupaten relatif lebih siap, meski belum ideal. Sebaliknya, sekolah di daerah pinggiran menghadapi keterbatasan yang jauh lebih besar.

Jika kebijakan AI diterapkan tanpa strategi khusus, dampaknya bisa serius:

sekolah di kota bergerak lebih cepat

sekolah di desa semakin tertinggal

Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan pendidikan berbasis teknologi yang semakin dalam.

Di Balik Dorongan AI: Visi atau Simbol?

Dorongan pemanfaatan AI dalam momentum pelantikan pejabat pendidikan tidak bisa dilepaskan dari dimensi simbolik.

Ia menunjukkan arah, sekaligus membangun citra bahwa pemerintah daerah siap memasuki era digital.

Namun tanpa dukungan sistem, dorongan ini berisiko menjadi: kebijakan simbolik—kuat dalam narasi, lemah dalam eksekusi

Hingga kini, belum terlihat secara jelas:

peta jalan implementasi AI

program pelatihan terstruktur

standar kesiapan infrastruktur sekolah

Tanpa itu, AI hanya akan menjadi jargon yang sulit diterjemahkan di ruang kelas.

Beban Baru bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah yang baru dilantik kini berada di posisi yang kompleks.

Di satu sisi, mereka dituntut untuk:

inovatif

adaptif terhadap teknologi

mampu meningkatkan mutu pendidikan

Namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada keterbatasan nyata di lapangan.

Tanpa dukungan konkret, dorongan AI berpotensi berubah menjadi tekanan administratif—sekadar memenuhi ekspektasi, bukan menjalankan transformasi.

Risiko Kebijakan: Lompatan Tanpa Fondasi

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan lompatan tanpa pijakan yang kuat.

Teknologi canggih diperkenalkan sebelum masalah dasar diselesaikan.

Konsekuensinya:

1. Program tidak berjalan efektif

2. Implementasi berhenti di level formalitas

3. Kepercayaan terhadap kebijakan menurun

Pada titik ini, AI berisiko hanya menjadi: hiasan modern di atas sistem lama yang belum berubah

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Sejumlah pertanyaan penting masih menggantung:

Berapa anggaran untuk mendukung digitalisasi sekolah?

Apakah ada program peningkatan jaringan internet?

Siapa yang akan melatih guru dan kepala sekolah?

Tanpa jawaban yang jelas, dorongan AI sulit dipisahkan dari kesan sebagai: visi besar tanpa rencana operasional

Antara Ambisi dan Realitas

Gagasan mendorong AI dalam pendidikan adalah langkah maju. Namun kemajuan tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Ketika mayoritas sekolah masih menghadapi:

internet yang tidak stabil

kesenjangan akses antarwilayah

dan minimnya kesiapan sistem

maka dorongan tersebut berisiko menjadi: ambisi digital yang berjalan lebih cepat dari realitas

Pelantikan 47 kepala sekolah seharusnya menjadi momentum perubahan.

Namun tanpa pembenahan mendasar, perubahan itu bisa berhenti pada simbol.

Dan di tengah semua itu, yang paling terdampak bukan para pengambil kebijakan—

melainkan siswa yang masih belajar di jalan yang bahkan belum rata,
sementara mereka diminta melaju menuju masa depan.

Diterbitkan Media Putra Bhayangkara ID
( JS )