Dibalik Pandangan Fraksi: Menguak Risiko dan Tantangan Perubahan APBD Humbahas 2025
Humbang Hasundutan, Senin 14 Juli 2025
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang digelar Senin siang pukul 14.00 WIB menjadi sorotan bukan hanya karena agenda pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, tetapi juga karena munculnya berbagai kritik tajam dan usulan konkret dari enam fraksi DPRD. Di balik kata-kata diplomatis bernada “apresiasi”, terungkap beragam peringatan serius terhadap arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Humbahas.
Penurunan PAD: “Peringatan Dini” untuk Pemerintah Daerah
Lima dari enam fraksi – Nasdem, Gerindra, Golkar Solidaritas, Perindo, dan Gabungan – secara terang-terangan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap sebagai indikator rapuhnya kemandirian fiskal. Mereka mendorong eksplorasi sumber PAD baru, termasuk sektor pariwisata, pemanfaatan SDA, dan ekonomi kreatif. Namun hingga kini, belum tampak arah kebijakan konkret dari Pemkab untuk mengejar potensi tersebut.
Menurut data yang berhasil dihimpun, PAD Humbahas tahun 2024 berada di kisaran Rp 97 miliar, namun mengalami koreksi pada proyeksi 2025. Penurunan ini menjadi pertanyaan besar mengingat berbagai potensi daerah – seperti sektor kopi, hortikultura, dan agrowisata – belum dimaksimalkan.
> “Ini peringatan dini. Kalau PAD terus turun, maka ketergantungan pada transfer pusat akan semakin besar, dan ruang fiskal kita makin sempit,” ujar salah satu legislator yang meminta namanya dirahasiakan.
Pemotongan Belanja Modal: Investasi Masa Depan yang Terkorbankan?
Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Nasdem, Golkar Solidaritas, dan Perindo yang mengkritisi penurunan 23,90% pada pos Belanja Modal. Pemotongan ini dinilai sangat berisiko karena berdampak langsung terhadap pembangunan fisik, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat.
Fraksi-fraksi tersebut menilai langkah itu sebagai pilihan jangka pendek yang dapat menimbulkan beban sosial di masa depan, terutama di sektor infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Tak dijelaskan secara rinci proyek mana saja yang akan terpangkas, namun spekulasi beredar bahwa program pembangunan infrastruktur desa dan irigasi pertanian turut terkena imbas.
BTT Menyusut: Siapkah Humbahas Menghadapi Krisis?
Fraksi Gerindra dan Gabungan menandai penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai sinyal bahaya. Dana BTT idealnya digunakan untuk respon cepat terhadap kondisi darurat, seperti bencana alam, krisis pangan, atau wabah penyakit. Dengan nominal yang menyusut, risiko kegagapan pemerintah menghadapi situasi genting semakin tinggi.
Fraksi Golkar Solidaritas secara spesifik meminta agar penggunaan BTT tidak dimanfaatkan untuk agenda politis atau seremoni pejabat pusat, termasuk menyambut kehadiran Wakil Presiden yang direncanakan hadir dalam waktu dekat.
Belanja Seremonial dan Publikasi Dikritik: Efisiensi atau Gaya Hidup?
Fraksi Gerindra menyampaikan seruan tegas untuk membatasi pengeluaran pada kegiatan seremonial, studi banding, seminar, hingga FGD, yang sering kali menguras anggaran namun minim hasil nyata. Seruan ini mencerminkan kegelisahan publik atas citra birokrasi yang lebih sibuk berpamer kegiatan daripada membangun substansi kebijakan.
Fraksi-fraksi berharap hasil efisiensi sebesar Rp 20 miliar lebih dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi, sejalan dengan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Kemendagri.
Tumpang Tindih Program dan Masalah Parkir: Simptom Kekacauan Teknis?
Fraksi Hanura secara blak-blakan menyinggung adanya ketidaksinkronan antar-OPD dalam menyusun dan menjalankan program. Akibatnya, muncul tumpang tindih kegiatan yang tidak efisien dan membingungkan masyarakat penerima manfaat.
Sebagai contoh nyata, fraksi ini menyoroti kemacetan dan kekacauan parkir di sekitar RSUD Doloksanggul dan Pasar Doloksanggul. Usulan pengosongan ruas jalan dari Polsek ke RSUD menjadi bukti bahwa masalah teknis kecil pun bisa menjadi besar jika tak ditangani serius.
Pupuk Bersubsidi dan Aset PLTA: Potensi Kebocoran Pendapatan Daerah
Fraksi Perindo melempar perhatian khusus ke dua isu sensitif: peredaran pupuk bersubsidi dan penggunaan aset daerah untuk pembangkit listrik.
Distribusi pupuk subsidi dinilai bermasalah dan rawan disalahgunakan, sehingga petani kecil terancam tak mendapat akses yang adil. Mereka juga mendesak dibentuknya Tim Audit Aset Daerah untuk mengevaluasi lahan atau fasilitas publik yang digunakan oleh pihak ketiga untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA, PLTM, PLTMH).
> “Kita tak bisa lagi membiarkan aset daerah dimanfaatkan untuk komersialisasi tanpa kontribusi jelas ke PAD,” tegas juru bicara Fraksi Perindo.
Catatan Akhir: Pemerintah Didorong Berbenah, Bukan Membela Diri
Rangkaian pandangan fraksi yang muncul dalam paripurna ini mencerminkan kekecewaan yang mulai menguat, namun masih disampaikan dalam kerangka konstitusional. Semua sorotan disampaikan dengan harapan agar Pemkab Humbahas segera berbenah, bukan membela diri.
Jika berbagai kritik ini diabaikan, maka Perubahan APBD 2025 hanya akan menjadi formalitas anggaran tanpa arah perubahan nyata. Saatnya pemerintah mendengar bukan hanya untuk merespon, tetapi untuk mengubah cara kerja.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara (MPB)
Tanggal Publikasi: 14 Juli 2025
