BUMDes Sri Bumi Cikaduwetan Bukukan Laba Rp13,5 Juta, Musdes Jadi Bukti Transparansi dan Ketahanan Pangan Desa
Kuningan – Putra Bhayangkara.id
BUMDes Sri Bumi Cikaduwetan, Kecamatan Luragung, kembali menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi desa. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan BUMDes Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Desa Cikaduwetan.
Informasi ini diperoleh langsung oleh tim redaksi Putra Bhayangkara.id dari Kepala Desa Cikaduwetan saat kunjungan ke kantor desa,Dalam penjelasannya, Kepala Desa menyampaikan bahwa BUMDes Sri Bumi secara resmi telah melaksanakan laporan tahunan program ketahanan pangan dengan unit usaha peternakan dan penggemukan domba. Selasa, (27 Januari 2026).
BUMDes Sri Bumi mengelola penyertaan modal desa sebesar Rp214.100.000 yang difokuskan pada sektor ketahanan pangan. Modal tersebut direalisasikan untuk pembangunan kandang ternak, pembelian 43 ekor domba, pembangunan fasilitas pendukung seperti kamar pemandian ternak, serta pengadaan kendaraan roda dua untuk angkutan pakan. Dari pengelolaan tersebut, BUMDes berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp13.500.000 pada tahun buku 2025.
Musdes tersebut dihadiri unsur lengkap pemangku kepentingan, mulai dari Camat Luragung, Sekretaris Camat, Kasi PM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Linmas, hingga kader PKK. Kehadiran lintas unsur ini menjadi cerminan kuatnya sinergi dan partisipasi dalam pembangunan desa.
Camat Luragung, Deni Komara, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kondusivitas antar pemangku kepentingan di tingkat desa. Ia mendorong Ketua BPD dan Kepala Desa untuk terus mendukung pengembangan perekonomian lokal melalui BUMDes dan KDMP. Camat juga mengingatkan pelaksana operasional BUMDes agar senantiasa menjalankan pengelolaan secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan.
Direktur BUMDes Sri Bumi, Carwa, memaparkan secara rinci penggunaan modal desa serta biaya operasional yang mencakup gaji petugas pencari pakan, pembelian pakan olahan, dan obat-obatan kesehatan hewan. Ia juga mengungkapkan rencana pengembangan usaha pada tahun 2026 dengan membuka unit usaha baru di sektor perikanan, memanfaatkan potensi Situ Cihilir yang berada di wilayah Desa Cikaduwetan.
“Alhamdulillah, dari seluruh pengelolaan tersebut, BUMDes Sri Bumi pada tahun buku 2025 berhasil mencatat laba sebesar Rp13.500.000 sebagaimana tercantum dalam neraca keuangan,” ujar Carwa.
Sementara itu, Penasihat BUMDes Sri Bumi yang juga ex-officio Kepala Desa Cikaduwetan, Riki Yakub, S.Pd., menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja pelaksana operasional. Menurutnya, capaian laba tersebut menjadi angin segar bagi pemerintah desa, terutama di tengah kebijakan pengurangan Dana Desa tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa peran penasihat BUMDes dijalankan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021, termasuk melakukan telaah laporan tahunan, pengawasan, serta membawa hasilnya ke forum Musdes. “Harapan kami, BUMDes Sri Bumi terus berkembang dan menambah unit usaha yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa,” tuturnya.
Dari sisi pengawasan, Pengawas BUMDes Ade Setiawan, S.Pd., memastikan bahwa seluruh aset modal yang dilaporkan benar-benar ada di lapangan. Aset tersebut meliputi kandang ternak, hewan ternak, serta kendaraan pengangkut pakan. Selain itu, saldo rekening BUMDes juga telah dicek dan dinyatakan sesuai dengan laporan keuangan.
Ketua BPD Cikaduwetan, Suniardi, S.Pd., menyampaikan bahwa pelaksanaan Musdes ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Ia berharap hasil Musdes dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat sekaligus bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dengan capaian tersebut, BUMDes Sri Bumi Cikaduwetan dinilai berhasil menjadi contoh pengelolaan usaha desa berbasis ketahanan pangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Red. Indra Bhayangkara)
