APBD Perubahan 2025 Humbahas: Antara Optimisme Fiskal dan Tantangan Substansi
Humbang Hasundutan, Selasa, 15 Juli 2025
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH, secara resmi menyampaikan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Humbahas ini menjadi titik krusial dalam proses perencanaan fiskal daerah di tengah tantangan ketatnya efisiensi dan akuntabilitas keuangan publik.
Optimisme Ekonomi dan Target Pembangunan
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas saran konstruktif dan menggarisbawahi pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah indikator ekonomi makro dipaparkan, seperti:
Pertumbuhan ekonomi 4,85%
Inflasi terkendali di angka 2,34%
Angka kemiskinan 8,2%
Tingkat pengangguran hanya 0,9%
Kendati terlihat optimistis, sejumlah pihak mempertanyakan realisme data tersebut, terutama pengangguran yang terlampau rendah dibandingkan struktur ekonomi daerah yang masih dominan informal dan agraris.
Koreksi Pendapatan dan Daya Tahan Fiskal
Pemkab Humbahas mengakui adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dampak pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Sebagai kompensasi, pemerintah menyusun strategi peningkatan PAD melalui:
Digitalisasi sistem pajak dan retribusi
Penyesuaian target bunga dan transfer
Namun hingga kini belum dijelaskan secara rinci sektor mana yang akan menjadi penggerak utama PAD selain kendaraan bermotor. Kritikus kebijakan fiskal menyoroti potensi kebocoran pada retribusi pasar, parkir, dan kontribusi BUMD yang belum optimal.
Postur Belanja: Antara Rutin dan Pembangunan
Belanja operasi mengalami kenaikan signifikan karena alokasi gaji tenaga non-ASN dan tunjangan profesi guru yang dibiayai dari SILPA Tahun Anggaran 2024. Di sisi lain, belanja modal justru menurun akibat berkurangnya alokasi DAK fisik dari pemerintah pusat. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan pembangunan infrastruktur daerah terhadap dana pusat.
Belanja tidak terduga (BTT) juga mendapat sorotan, karena digunakan untuk kegiatan seperti kunjungan Wakil Presiden dan pengurusan akta koperasi. Beberapa pihak menilai penggunaan BTT harus betul-betul pada kondisi darurat, bukan keperluan seremonial atau administratif.
Pembiayaan Netto Melonjak 1.196%: Sinyal Bahaya atau Strategi?
Kenaikan pembiayaan netto yang sangat tajam berasal dari pemanfaatan SILPA TA 2024. Meskipun secara formal diperbolehkan, lonjakan ini menimbulkan pertanyaan soal efektivitas perencanaan anggaran tahun sebelumnya. Apakah SILPA itu hasil efisiensi atau akibat proyek yang gagal direalisasikan?
Audit independen terhadap komposisi dan sumber SILPA menjadi penting agar publik yakin bahwa tidak ada anggaran ‘mengendap’ tanpa manfaat langsung bagi rakyat.
Respons terhadap Saran DPRD: Normatif tapi Perlu Tindak Lanjut
Bupati menanggapi beragam usulan fraksi-fraksi, mulai dari penataan lalu lintas di RSUD, efisiensi belanja, pengawasan terhadap investasi PLTA/PLTMH, pelestarian lingkungan, hingga pemberian insentif tutor PAUD dan pelaksanaan sekolah lima hari. Meski terkesan akomodatif, belum terlihat roadmap atau program rinci sebagai kelanjutan dari komitmen tersebut.
Demokrasi Anggaran: Apakah Hanya Formalitas?
Rapat paripurna berlangsung tertib dan penuh semangat demokrasi. Namun publik berharap, ini bukan hanya seremoni politik anggaran. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan pelaksanaan APBD harus menjadi agenda bersama.
Catatan: Redaksi
Nota jawaban Bupati Humbahas kali ini menyuguhkan berbagai indikator dan strategi, namun menyisakan sejumlah pertanyaan kritis. Dari keabsahan data ekonomi, efektivitas pengelolaan SILPA, hingga ketepatan belanja tidak terduga, semua perlu dikawal agar APBD tidak hanya menjadi dokumen fiskal, tetapi benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
Media Putra Bhayangkara akan terus mengawal proses pembahasan dan implementasi Perubahan APBD TA 2025 di Humbang Hasundutan secara independen, kritis, dan faktual.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara (MPB)
Tanggal Publikasi: 15 Juli 2025
