Alergi Kritik, Diduga Kepala Dinas DPUTR Purwakarta Blokir Komunikasi Warga
PURWAKARTA – putrabhayangkara.id –
Sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, menuai Kritik dan keluhan dari sejumlah warga.
Pasalnya, pejabat publik tersebut diduga enggan menerima masukan dan keluhan masyarakat, khususnya terkait persoalan infrastruktur jalan dan proyek pembangunan di wilayah Purwakarta.
Keluhan ini mencuat setelah salah satu warga yang sehari-hari bekerja serabutan di lapangan mencoba menyampaikan aspirasi secara langsung melalui pesan WhatsAppnya kepada Kepala Dinas DPUTR. Masukan tersebut berkaitan dengan kondisi banyaknya jalan Pemda yang berlubang, infrastruktur rusak yang belum diperbaiki, serta sejumlah proyek pembangunan yang dinilai kurang efisien dalam pelaksanaannya.
Namun tidak dapat respons atau tindak lanjut, justru diduga komunikasi warga tersebut menduga nomor WhatsApp-nya diblokir.
Ironisnya, perlakuan serupa juga dialami oleh seorang warga yang berprofesi sebagai jurnalis, saat berupaya menyampaikan informasi dan meminta konfirmasi secara etis dan profesional.
“Seharusnya pejabat publik itu terbuka terhadap kritik dan masukan warga. Ini malah terkesan menghindar dan memutus komunikasi,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya pada Jumat (6/2).
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan etika seorang pemimpin, terlebih Kepala Dinas memiliki tanggung jawab untuk merespons disetiap laporan masyarakat atau aspirasi publik, khususnya yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan pelayanan dasar, warga pun mempertanyakan sikap Kepala Dinas DPUTR tersebut.
“Apakah merasa risih dikritik atau anti terhadap masukan, atau ada persoalan pribadi? Padahal, menurut warga, pejabat sekelas kepala dinas seharusnya berterima kasih atas partisipasi masyarakat, bukan justru menutup ruang komunikasi.
“Kami sangat kecewa. Baru menjabat tapi sudah terkesan arogan. Jabatan itu amanah, ada waktunya naik, ada waktunya turun. Kalau tidak siap dikritik, sebaiknya jangan duduk di jabatan publik,” ungkap warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media juga mengakui kesulitan menghubungi Kepala Dinas DPUTR Purwakarta untuk meminta klarifikasi dan tanggapan resmi terkait keluhan warga tersebut.
(Monna)
