Enam Fraksi DPRD Humbahas Soroti Prioritas Belanja dan Pemerataan Pembangunan dalam RAPBD 2027
HUMBANG HASUNDUTAN – Putrabhayangkara.id Jumat 30 Oktober 2026.
Enam fraksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Humbahas, Jumat (30/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua DPRD Marsono Simamora. Wakil Bupati Humbahas Junita Rebekka Marbun, S.H., M.AP., Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta sejumlah komponen masyarakat turut menghadiri kegiatan tersebut.
Sebelum penyampaian pandangan umum, Ketua DPRD Parulian Simamora meminta masing-masing fraksi menetapkan juru bicara untuk membacakan pandangan politik dan kelembagaan mereka terhadap rancangan anggaran daerah tersebut.
Enam juru bicara yang menyampaikan pandangan umum yakni Antonius Simamora dari Fraksi Golkar Solidaritas, Martini Purba dari Fraksi Hanura, Gerhana Tumanggor dari Fraksi NasDem, Guntur Simamora dari Fraksi Persatuan Indonesia, Indra Nainggolan dari Fraksi Gerindra, serta Nikodemus Munthe dari Fraksi Gabungan.
Dalam penyampaiannya, keenam fraksi memberikan sejumlah catatan, saran, masukan, dan pertanyaan kepada pemerintah daerah. Mereka secara umum mengapresiasi penyusunan dan penyampaian RAPBD 2027 sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
Namun, apresiasi tersebut juga disertai penekanan terhadap pentingnya penyusunan anggaran yang realistis, transparan, efisien, dan akuntabel. Fraksi-fraksi mengingatkan pemerintah daerah agar menyesuaikan kebijakan belanja dengan kemampuan fiskal, terlebih ketika pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Salah satu perhatian utama menyangkut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi pendapatan secara terukur tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Dari sisi belanja, fraksi-fraksi mendorong efisiensi pengeluaran operasional dan peningkatan belanja modal yang berdampak langsung terhadap kebutuhan publik. Pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jalan usaha tani, juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Sektor pertanian turut mendapat sorotan karena menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Humbang Hasundutan. Dukungan terhadap petani, pelaku UMKM, koperasi, serta pengembangan ekonomi masyarakat desa dinilai perlu memperoleh perhatian dalam penentuan prioritas anggaran.
Selain itu, fraksi-fraksi menyoroti peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana publik, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.
Persoalan pembangunan desa, alokasi anggaran bagi pemerintah desa, dan pengakomodasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat juga menjadi bagian dari catatan legislatif.
Fraksi-fraksi turut meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai sejumlah komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Termasuk di dalamnya proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), ketelitian data, serta sinkronisasi dokumen RAPBD agar setiap kebijakan anggaran memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berbagai pandangan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan memberikan jawaban dan penjelasan atas seluruh pertanyaan serta masukan fraksi dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui proses tersebut, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menetapkan prioritas pembangunan secara tepat sasaran, menjaga efisiensi penggunaan anggaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Humbang Hasundutan.
Frish. H. Silaban
